Samarinda, klikmerdeka.com – Pelaksanaan operasi pasar murah di Kota Samarinda diminta tidak menggunakan pola seragam di seluruh kecamatan. Pemerintah perlu memetakan kondisi pangan setiap wilayah agar intervensi harga dan distribusi dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, mengatakan setiap kecamatan memiliki persoalan berbeda, mulai dari kenaikan harga hingga ketersediaan pasokan bahan pokok. Karena itu, penentuan lokasi, jadwal, serta komoditas yang dijual harus berdasarkan data dan kondisi aktual di lapangan.
Menurutnya, wilayah yang mengalami lonjakan harga maupun gangguan pasokan perlu mendapat prioritas. Pemerintah juga diminta bergerak sebelum kenaikan harga semakin membebani masyarakat.
“Kita tidak bisa menunggu harga melonjak baru bergerak. Intervensi harus dilakukan sejak pasokan mulai terganggu,” ujar Sani di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Jumat (9/10/2026).
Ia menyebut sejumlah komoditas yang perlu mendapat perhatian rutin, di antaranya beras medium dan premium, minyak goreng, bawang merah, serta bawang putih. Kenaikan harga bahan pokok tersebut berpengaruh langsung terhadap pengeluaran rumah tangga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.
Sani menilai operasi pasar murah harus menjadi langkah antisipasi, bukan sekadar respons ketika terjadi gejolak harga. Pemerintah juga perlu memperhitungkan peningkatan permintaan menjelang hari besar keagamaan dan pergantian tahun, termasuk potensi gangguan produksi maupun distribusi akibat faktor cuaca.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemkot Samarinda diminta memperkuat koordinasi dengan Bulog, distributor, kelompok tani, nelayan, pelaku UMKM pangan, dan DPRD. Data persediaan serta distribusi harus diperbarui agar intervensi tepat sasaran.
Sani menegaskan keberhasilan pengendalian pangan tidak hanya diukur dari inflasi, tetapi juga keterjangkauan harga dan ketersediaan barang.
Ia menyatakan akan membawa usulan dukungan anggaran operasi pasar murah, termasuk subsidi biaya transportasi, dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD Samarinda.
“Catatan ini akan kami bawa ke pembahasan Banggar. Kami berharap pengendalian harga pangan mendapat dukungan anggaran yang memadai,” tutup Sani. (fon/ adv)












