Samarinda, klikmerdeka.com – Pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan publik Kota Samarinda perlu diimbangi dengan penataan yang baik. Pemerintah diminta mengatur lokasi berjualan agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak mengganggu fungsi fasilitas umum maupun kenyamanan warga yang memanfaatkan ruang publik.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan kawasan yang ramai dikunjungi masyarakat secara alami menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk menjalankan usaha. Kehadiran pedagang tersebut merupakan bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat yang perlu mendapat ruang, tetapi tetap harus memperhatikan ketertiban.
“Dengan adanya kegiatan yang menyangkut berkumpulnya masyarakat umum, tentu UMKM juga akan hadir,” kata Helmi, Selasa (13/10/2026).
Menurutnya, perangkat daerah terkait perlu mengambil langkah penataan dan pengawasan agar aktivitas perdagangan berlangsung tertib. Pemerintah juga harus menentukan lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan sehingga pedagang tetap memiliki ruang usaha tanpa mengganggu kepentingan masyarakat.
“Tinggal nanti perlu dari dinas terkait untuk menertibkan,” lanjutnya.
Helmi menegaskan, penertiban bukan berarti membatasi kesempatan masyarakat dalam mencari nafkah. Sebaliknya, pengaturan diperlukan agar aktivitas UMKM dapat berkembang berdampingan dengan pemanfaatan fasilitas umum.
Salah satu yang menjadi perhatian ialah jalur joging yang harus tetap difungsikan sebagai tempat masyarakat berolahraga. Lapak pedagang maupun aktivitas pembeli tidak boleh menghalangi akses dan ruang gerak warga, terutama pada waktu ramai pengunjung.
Selain lokasi berjualan, pemerintah juga perlu memperhatikan pola aktivitas perdagangan agar tidak berbenturan dengan kegiatan masyarakat. Pengawasan secara berkala diperlukan untuk memastikan aturan yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara konsisten.
Helmi berharap Pemkot Samarinda mampu menghadirkan penataan yang mengakomodasi kepentingan pedagang sekaligus masyarakat. Dengan pengaturan yang tepat, UMKM tetap memiliki kesempatan mengembangkan usaha, sementara fasilitas publik dapat digunakan sesuai fungsi dan peruntukannya. (fon/adv)












