Daerah  

Tawarkan Langkah Kongkrit Terkait Gas LPG 3 Kg, Viktor Yuan: Penambahan Kuota dan Penyaluran Langsung

Samarinda, klikmerdeka.com – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, buka suara terkait dengan polemik distribusi gas melon, ia menilai bahwa sistem penyaluran yang ada saat ini masih memiliki banyak celah dan memungkinkan praktik penimbunan serta permainan harga di tingkat pengecer.

Pria yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur (DAD KT) tersebut, menyampaikan bahwa mekanisme distribusi yang kurang terkontrol di lapangan membuka kesempatan bagi oknum tertentu untuk memanfaatkan situasi ini demi keuntungan pribadi.

Hal ini mengakibatkan, masyarakat kecil yang seharusnya berhak mendapatkan LPG bersubsidi justru sering kali kesulitan memperoleh gas melon tersebut dengan harga normal.

“Kami melihat ada celah dalam sistem distribusi saat ini. Oknum tertentu bisa bermain sehingga harga LPG di lapangan jauh lebih mahal dan sulit didapat oleh mereka yang benar-benar membutuhkan,” kata Viktor dalam rapat dengar pendapat di DPRD Samarinda, Kamis (6/2/2025).

Sebagai Langkah kongkrit, Viktor mengusulkan dua langkah utama yang harus di lakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Pertama, penambahan kuota serta pemerataan harga agar pasokan LPG 3 kg agar tidak langka dan tetap terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kedua, ia mengusulkan distribusi langsung melalui ketua RT, yang dinilai lebih efektif dalam memastikan LPG bersubsidi benar-benar sampai ke tangan warga yang membutuhkan.

“Kami usulkan agar Pertamina bekerja sama dengan RT untuk menyalurkan LPG langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Ketua RT memiliki data yang lebih akurat tentang siapa saja yang berhak mendapatkan gas melon ini,” jelasnya.

Viktor menekankan bahwa sistem ini akan mengurangi peluang pihak lain untuk mempermainkan harga.

Jika suatu RT memiliki 300 warga yang membutuhkan, maka kuota LPG akan langsung dikirim ke sana tanpa melalui jalur pengecer yang sering kali menaikkan harga secara sepihak.

Saat ini, LPG 3 kg masih dijual bebas oleh pengecer tanpa kontrol ketat, sehingga siapa pun bisa membelinya tanpa harus menunjukkan bukti kelayakan. Kondisi ini, menurutnya, semakin memperburuk distribusi LPG bersubsidi di Samarinda.

“Kalau sistem pengecer tetap dibiarkan seperti sekarang, maka LPG 3 kg akan terus diburu oleh mereka yang sebenarnya mampu membeli LPG non-subsidi. Ini harus segera diatasi,” tutupnya.