Samarinda, klikmerdeka.com– Komisi III DPRD Samarinda melakukan inspeksi lapangan ke Perumahan Keledang Mas Baru di Jalan Bung Tomo, menyoroti dampak tanah longsor yang terus meluas di RT 19 dan RT 20 sejak 2023.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa permasalahan ini masih menjadi tanggung jawab pengembang, sehingga diperlukan kepastian solusi bagi warga terdampak.
Kunjungan yang dilakukan pada Senin (10/2/2025) ini dihadiri oleh perwakilan BPBD, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), camat, lurah, serta warga terdampak.
Deni menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan pengembang bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah ini.
“Kami ingin pengambil kebijakan dari pihak pengembang hadir langsung, bukan hanya perwakilan pelaksana. Jika mereka tidak mampu menangani masalah ini, maka pemerintah harus turun tangan agar ada kepastian bagi warga,” katanya.
Hasil tinjauan menunjukkan bahwa jumlah rumah terdampak longsor terus bertambah. Semula hanya tujuh rumah mengalami dampak, kini jumlahnya meningkat menjadi 20 rumah.
Kondisi ini semakin diperburuk oleh tingginya curah hujan di akhir bulan serta prediksi BMKG yang menyebutkan hujan dengan intensitas tinggi akan terus berlanjut hingga Maret.
Deni menekankan bahwa pemerintah kota tidak dapat mengambil langkah lebih lanjut tanpa adanya serah terima aset dari pengembang.
Lebih lanjut, pihaknya telah menjadwalkan pertemuan pada Rabu mendatang untuk memastikan apakah pengembang siap bertanggung jawab atau akan menyerahkan penanganan kepada Pemkot Samarinda.
“Kami ingin semua pihak terkait hadir dalam pertemuan nanti agar ada keputusan yang jelas. Situasi ini berbahaya jika dibiarkan, dan warga membutuhkan kepastian,” tutupnya.
DPRD Samarinda berharap pengembang segera mengambil langkah konkret demi keselamatan dan kenyamanan warga di Perumahan Keledang Mas Baru.












