Samarinda, klikmerdeka.com – Unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Peduli Nelayan Kerang Dara Muara Badak sejak 5 Februari 2025 berujung pada tindakan represif oleh aparat keamanan terhadap massa demonstrasi di Muara Badak.
Para demonstran, yang terdiri dari masyarakat setempat, menuntut ganti rugi dari PT PHSS karena budidaya kerang mereka mati akibat aktivitas Rig 16 milik perusahaan tersebut.
Namun, saat aksi berlangsung, aparat keamanan menggunakan kekuatan berlebihan, termasuk menyemprotkan water cannon ke arah massa. Dalam beberapa video yang beredar, terlihat demonstran berhamburan, berusaha menyelamatkan diri dari semprotan air bertekanan tinggi tersebut.
Tindakan ini mendapat respons keras dari Ketua Himpunan Mahasiswa Bontang (HMB) Cabang Balikpapan, Rama Arya. HMB Cabang Balikpapan menyayangkan sikap represif aparat kepolisian dan mengutuk keras tindakan tersebut.
“Yang dilakukan oleh masyarakat dilindungi oleh konstitusi. Aparat kepolisian seharusnya menjadi jembatan antara masyarakat dan perusahaan, bukan justru menyerang massa aksi,” ujar Ketua HMB Cabang Balikpapan, Rama Arya.
Ia menegaskan bahwa demonstrasi yang dilakukan masyarakat memiliki dasar hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Kami mengecam keras dan mengutuk tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian terhadap nelayan kerang dara yang menuntut hak mereka. Apa yang mereka lakukan adalah hak yang dilindungi undang-undang,” tegas Rama.
Lebih lanjut, ia menilai tindakan represif hanya akan memperburuk situasi dan menambah stigma negatif di masyarakat terhadap aparat kepolisian.
Dari insiden tersebut, beberapa demonstran juga ditangkap oleh Polres Bontang. Menanggapi hal ini, HMB Cabang Balikpapan menuntut agar semua warga yang ditahan segera dibebaskan serta mendesak Polres Bontang untuk melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
“Kami menuntut agar masyarakat yang ditangkap segera dibebaskan. Selain itu, kami meminta Kapolres Bontang untuk segera melakukan evaluasi dan pembenahan agar tindakan represif seperti ini tidak terulang lagi,” pungkas Rama.












