Kutai Timur, klikmerdeka.com – Ketua DPC GMNI Kutai Timur, Deo Datus, mengecam keras tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian terhadap massa aksi yang berlangsung di Balikpapan pada Jumat (21/2/2025) di depan kantor DPRD Balikpapan.
Aksi bertajuk #IndonesiaGelap, yang dimulai pukul 15.00 WITA dari titik kumpul yang telah ditentukan berlangsung hingga pukul 21.00 WITA. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi bentrokan brutal antara demonstran dan aparat kepolisian, menyebabkan sejumlah kader GMNI Balikpapan mengalami luka-luka akibat tindakan represif yang dinilai tidak manusiawi.
“GMNI Kutai Timur dengan tegas mengecam keras tindakan represif terhadap massa aksi. Ini merupakan pelanggaran terhadap hak demokrasi rakyat,” tegas Deo Datus.
Berdasarkan kronologi yang diterima Kaltimnesia.id, tindakan aparat kepolisian menyebabkan salah satu kader GMNI Balikpapan mengalami cedera serius, termasuk kuku yang tergeser akibat diinjak-injak oleh aparat. Insiden ini menambah daftar panjang dugaan kekerasan yang dilakukan terhadap demonstran.
“Salah satu kader kami mengalami cedera serius, kukunya tergeser karena diinjak-injak oleh aparat kepolisian,” ungkap Ketua GMNI Balikpapan melalui konfirmasi via voice note (VN).
Saat massa aksi menunggu hasil negosiasi dengan DPRD Kota Balikpapan yang berlangsung alot, enam peserta aksi ditahan secara sewenang-wenang oleh kepolisian. Empat di antaranya merupakan kader GMNI Kota Balikpapan.
“Kami menuntut agar teman-teman kami segera dibebaskan tanpa syarat! Ini adalah bentuk kriminalisasi terhadap gerakan rakyat yang menuntut keadilan,” seru Deo Datus.
GMNI Kutai Timur mendesak Kapolda Kalimantan Timur segera bertindak dan memerintahkan pembebasan peserta aksi yang ditahan.
“Tindakan represif aparat kepolisian terhadap massa aksi tidak bisa dibiarkan! Ini adalah bentuk arogansi kekuasaan yang mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat,” tegasnya.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, setiap warga negara memiliki hak mutlak untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Pasal 5 UU tersebut menegaskan bahwa dalam menyampaikan pendapat di muka umum, setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum, dan aparat penegak hukum wajib menjaga ketertiban tanpa kekerasan berlebihan. Oleh karena itu, tindakan represif aparat bertentangan dengan prinsip demokrasi dan merupakan pelanggaran hukum.
GMNI Kutai Timur menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan tidak tinggal diam terhadap tindakan represif yang merugikan masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan keadilan. (*)












