Opini  

RUU TNI: Mengkhianati Amanat Reformasi

Muhammad Ikhsan Al Bajri & Rendy Agustiawan (Kader GmnI Fisip Unmul dan Mahasiswa Fisip Unmul)

Samarinda, klikmerdeka.com – Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang saat ini tengah dibahas menimbulkan polemik di berbagai kalangan, mulai dari akademisi, aktivis, hingga masyarakat sipil. Salah satu isu yang paling disorot adalah potensi perubahan yang berisiko mengancam prinsip reformasi sektor pertahanan dan supremasi sipil dalam sistem demokrasi Indonesia.

Beberapa poin kontroversial dalam RUU ini, seperti pelibatan TNI dalam ranah sipil, perpanjangan masa dinas perwira tinggi, dan kewenangan TNI di luar fungsi pertahanan, menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi ABRI dalam bentuk baru.

Sejak reformasi 1998, Indonesia berkomitmen membangun sistem pertahanan yang profesional dan demokratis dengan menempatkan TNI sebagai institusi yang netral dan tidak terlibat dalam ranah politik maupun jabatan sipil. Oleh karena itu, perubahan dalam RUU TNI perlu dikaji secara mendalam agar tidak mencederai nilai-nilai reformasi yang telah diperjuangkan.

Keterlibatan TNI dalam Jabatan Sipil

Salah satu poin yang menuai kritik keras adalah keterlibatan TNI dalam jabatan publik. Berdasarkan Pasal 47 Ayat 2 UU TNI yang berlaku saat ini, prajurit aktif dilarang menduduki jabatan di kementerian atau lembaga sipil sebelum mengundurkan diri atau pensiun.

Namun, dalam RUU TNI yang baru, perwira aktif diperbolehkan menempati posisi di 16 kementerian/lembaga berikut:

1. Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Koor Bid Polkam)

2. Kementerian Pertahanan

3. Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres)

4. Badan Intelijen Negara (BIN)

5. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

6. Lemhannas

7. Dewan Pertahanan Nasional (DPN)

8. Badan SAR Nasional

9. Badan Narkotika Nasional (BNN)

10. Kementerian Kelautan dan Perikanan

11. BNPB

12. BNPT

13. Badan Keamanan Laut

14. Kejaksaan Agung

15. Mahkamah Agung

16. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Meskipun DPR dan pemerintah berargumen bahwa keterlibatan TNI di jabatan sipil hanya dibatasi pada lembaga strategis terkait keamanan dan pertahanan, kebijakan ini tetap berpotensi membuka ruang bagi kembalinya dwifungsi ABRI.

Penempatan TNI aktif di jabatan sipil berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan, mengaburkan batas peran sipil dan militer, serta melemahkan prinsip supremasi sipil yang merupakan kunci demokrasi yang sehat.

Perpanjangan Batas Usia Pensiun

Dalam UU TNI sebelumnya, batas usia pensiun untuk bintara dan tamtama adalah 53 tahun, sedangkan perwira hingga 58 tahun. Namun, dalam RUU TNI yang baru, batas usia pensiun dinaikkan menjadi:

  • Bintara dan tamtama: 55 tahun
  • Perwira: 58–62 tahun (sesuai pangkat)

Khusus untuk perwira berpangkat bintang 4, usia pensiun dapat diperpanjang sesuai kebijakan presiden. Perpanjangan usia pensiun ini berpotensi menimbulkan sejumlah dampak, seperti lambatnya regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI dan menambah risiko penumpukan jabatan yang dapat menghambat dinamika organisasi.

Kedudukan TNI di Bawah Kementerian Pertahanan

RUU TNI juga mencantumkan perubahan terkait koordinasi TNI yang akan berada langsung di bawah Kementerian Pertahanan. Hal ini berpotensi mengurangi independensi TNI sebagai institusi pertahanan negara yang seharusnya netral dari kepentingan politik.

Amanat Bung Karno dan Profesionalisme TNI

Bung Karno pernah menegaskan bahwa TNI harus tetap profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis. Salah satu pesan beliau yang relevan dalam konteks ini berbunyi:

“Tentara bukanlah kelompok politik, tetapi alat negara yang harus setia kepada ideologi bangsa dan menjaga kepentingan rakyat.”

Pernyataan ini menyoroti pentingnya menjaga militer agar tetap berfokus pada tugas utamanya sebagai penjaga kedaulatan negara. Meski pada masa lalu konsep dwifungsi ABRI sempat diterapkan, Bung Karno tetap menekankan bahwa militer harus tunduk pada kepemimpinan sipil yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Pesan ini sejalan dengan amanat reformasi pasca-1998 yang bertujuan memisahkan militer dari ranah politik dan jabatan sipil.

Kesimpulan

RUU TNI yang baru berpotensi mencederai prinsip-prinsip reformasi yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade. Keterlibatan prajurit aktif di ranah sipil, perpanjangan usia pensiun, dan penempatan TNI di bawah Kemenhan berisiko membuka celah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Langkah ini tidak hanya bertentangan dengan cita-cita reformasi, tetapi juga berpotensi merusak prinsip supremasi sipil yang menjadi fondasi utama demokrasi Indonesia.

Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, kebijakan yang diambil seharusnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan menghidupkan kembali praktik militerisme yang telah ditinggalkan sejak reformasi.

Pemerintah dan DPR seharusnya mendengarkan suara masyarakat sipil serta berpegang pada nilai-nilai demokrasi yang menempatkan militer sebagai alat negara yang profesional, netral, dan tunduk pada kepemimpinan sipil. (*)

Penulis: Muhammad Ikhsan Al Bajri & Rendy Agustiawan (Kader GmnI Fisip Unmul dan Mahasiswa Fisip Unmul)

Opini sepenuhnya pertanggungjawaban penulis bukan tanggung jawab redaksi klikmerdeka.com