Samarinda, klikmerdeka.com – Masyarakat Indonesia diramaikan oleh perbincangan mengenai rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI dengan pemerintah terkait pembahasan revisi Undang-Undang (UU) TNI. Rapat tersebut berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Jumat (14/03) dan Sabtu (15/03).
Penyelenggaraan rapat ini menuai kritik karena diadakan di hotel mewah bintang lima di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu, rapat digelar secara tertutup, yang dinilai mencederai prinsip demokrasi dan bertentangan dengan asas keterbukaan.
Pada hari Sabtu, saat rapat berlangsung, tiga aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil menyelinap masuk ke ruang rapat untuk menyuarakan penolakan terhadap revisi UU TNI dan meminta rapat dihentikan. Namun, tak lama setelah itu, mereka dipaksa keluar oleh petugas keamanan dengan cara didorong secara paksa.
RUU TNI ini juga dikaitkan dengan isu dwifungsi ABRI, sebuah konsep yang memungkinkan militer memiliki peran ganda di ranah pertahanan maupun politik. Konsep ini berakar dari pidato Jenderal Abdul Haris Nasution pada 11 November 1958 di Akademi Militer Magelang. Dalam pidatonya, Nasution memperkenalkan gagasan “Jalan Tengah,” yang membuka ruang bagi militer untuk terlibat dalam bidang sosial dan politik, selain fungsi utama pertahanan dan keamanan.
Namun, setelah konsep ini diperkenalkan, peran militer semakin meluas ke dalam urusan sipil, termasuk pemerintahan dan keamanan dalam negeri. Seperti yang dijelaskan oleh Arry Bainus dalam bukunya Mengatur Tentara (2012), dwifungsi ABRI menyebabkan militer turut campur dalam kehidupan sipil, mengurangi fokusnya pada tugas pertahanan, dan akhirnya lebih banyak digunakan sebagai alat politik penguasa.
Pada era Orde Baru, kebijakan ini menjadikan ABRI tidak hanya sebagai penjaga stabilitas keamanan negara, tetapi juga sebagai bagian dari pemerintahan. Banyak perwira militer ditempatkan dalam jabatan-jabatan sipil, mulai dari legislatif hingga kementerian. Akibatnya, ABRI lebih sibuk berpolitik dibanding menjalankan fungsi utamanya. Selain itu, militer sering digunakan sebagai alat represif untuk membungkam oposisi, yang menyebabkan berbagai pelanggaran HAM.
Jika RUU TNI saat ini disahkan, dikhawatirkan praktik dwifungsi akan kembali terjadi. Saat ini, Pasal 47 Ayat 2 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI hanya memperbolehkan prajurit aktif menduduki 10 jabatan sipil tertentu, seperti di bidang pertahanan, intelijen, dan keamanan nasional. Namun, RUU TNI mengusulkan penambahan jumlah jabatan sipil yang bisa diisi oleh TNI aktif menjadi 16, termasuk di lembaga-lembaga seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Fenomena ini sudah mulai terlihat dalam beberapa pengangkatan pejabat sipil dari kalangan militer. Contohnya, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Mayjen Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Bulog, sementara Presiden Prabowo Subianto mengangkat Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet. Kedua keputusan ini bertentangan dengan Pasal 47 Ayat 1 UU No. 34 Tahun 2004, yang mengharuskan prajurit TNI aktif mengundurkan diri jika ingin menduduki jabatan sipil.
Kekhawatiran terbesar dari kebangkitan dwifungsi TNI adalah potensi meningkatnya pelanggaran HAM, seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Dilansir dari Indoprogress, beberapa peristiwa pelanggaran HAM yang melibatkan militer di masa lalu antara lain Tragedi Malari 1974, Penembakan Misterius (Petrus) 1983-1985, Tragedi Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, hingga penculikan aktivis prodemokrasi di akhir 1990-an. Hingga saat ini, banyak kasus pelanggaran HAM tersebut masih belum terselesaikan.
Melihat sejarah panjang keterlibatan militer dalam ranah sipil dan dampak negatif yang ditimbulkan, pembahasan RUU TNI seharusnya dilakukan secara terbuka dan transparan. Masyarakat sipil perlu mengawasi agar kebijakan ini tidak membuka jalan bagi kembalinya dwifungsi TNI yang berpotensi melemahkan demokrasi dan memperburuk situasi HAM di Indonesia. (*)
Penulis Fauzan Yuzzaki Anggota Komisariat GMNI Fakultas Hukum UNMUL
Referensi:
https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm2jr4r5meyo
https://kumparan.com/berita-terkini/alasan-mengapa-peranan-militer-dalam-pemerintahan-orde-baru-sangat-dominan-22Lgyz5JZWe/full
https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj4npvqdq78o
https://indoprogress.com/2025/03/kembalikan
-tentara-ke-barak/
Opini sepenuhnya pertanggungjawaban penulis bukan tanggung jawab klikmerdeka.com












