Penahanan Warga Telemow: Sebuah Bentuk Kriminalisasi dan Tantangan Keadilan di IKN

Rivaldy Syaputra Komite Kaderisasi dan Keasarinahan Komisariat GmnI Fakultas Hukum Unmul

PPU, klikmerdeka.com – Empat warga Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, saat ini ditahan oleh Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dalam sengketa lahan dengan PT ITCI Kartika Utama.

Penahanan ini menuai kritik dari berbagai pihak yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan hak atas tanah mereka salah satunya Rivaldy pemuda asal Penajam Paser Utara (PPU). Jum’at (21/3/25) saat dikonfirmasi awak media klikmerdeka.com

“Ini bukan hanya ketidakadilan hukum, tetapi juga bentuk tekanan terhadap warga yang sudah puluhan tahun mengelola tanah mereka,” ujar Rivaldy Pemuda PPU sekaligus Kader GMNI Kota Samarinda

Menurut informasi yang dihimpun, alasan penahanan keempat warga ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa mereka akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Namun, banyak pihak menilai alasan tersebut tidak relevan, mengingat warga telah bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung.

Lebih lanjut, Bung Faldy sapaan akrabnya sangat menyayangkan penangkapan yang dilakukan karena tanpa ada keterangan serta pemberitahuan resmi.

“Sangat ironis karena penangkapan tersebut tanpa ada keterangan dan surat resmi,” ucapnya

Ia juga menyampaikan desakan agar pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera turun tangan menyelesaikan kasus ini secara adil berharap agar pemerintah lebih mengutamakan kepentingan rakyat di banding kepentingan koorporasi.

“Kasus ini menjadi sorotan karena mencerminkan ketimpangan antara kepentingan korporasi besar dan hak rakyat kecil. Pemerintah harus segera turun tangan terlebih peristiwa ini terjadi di tengah pembangunan Mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN),” pungkas Rivaldy.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara maupun pihak PT ITCI Kartika Utama terkait penahanan ini. Kasus ini diprediksi akan terus berkembang dan menjadi ujian bagi penegakan hukum serta perlindungan hak masyarakat dalam proyek pembangunan IKN. (*)