Bangka Belitung, klikmerdeka.com – 21 Maret 2025 Ratusan warga Desa Batu Beriga menggelar aksi protes di kantor desa sebagai bentuk penolakan terhadap penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan pakta integritas terkait pertambangan. Kesepakatan yang melibatkan Kejaksaan Agung, Bupati Bangka Tengah, dan PT Timah Tbk ini ditandatangani pada Kamis, 20 Maret 2025, di kantor pusat PT Timah Tbk, Bangka Belitung.
Warga menilai penandatanganan MoU ini dilakukan secara tertutup tanpa keterlibatan masyarakat. Mereka kecewa karena pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Batu Beriga menghadiri pertemuan tersebut tanpa memberi penjelasan terlebih dahulu. Padahal, masyarakat secara tegas menolak aktivitas tambang timah di perairan desa mereka.
Masyarakat Kecewa dengan Sikap Pemerintah
Tancap, seorang nelayan Batu Beriga, menilai sikap pemerintah desa mencederai perjuangan panjang warga yang telah menolak pertambangan laut selama dua dekade.
“Sudah 20 tahun kami menolak rencana tambang di perairan Batu Beriga, dan pemerintah desa tahu itu. Tapi kali ini mereka seolah mengabaikan perjuangan ribuan warga Bangka Belitung yang mendukung penolakan tambang laut,” ungkapnya.
Aksi protes ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk nelayan, tokoh agama, tokoh adat, serta perempuan desa. Mereka menilai pemerintah desa sengaja menutup-nutupi informasi terkait isi MoU dan pakta integritas tersebut.
“Sejak awal, pemerintah desa tidak terbuka. Isi MoU dan pakta integritas tidak pernah disampaikan, sehingga wajar jika isu pertambangan laut kembali mencuat. Padahal, masyarakat tetap menolak izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah di perairan Batu Beriga,” lanjut Tancap.
Warga Minta Bukti, Pemerintah Hanya Beri Klarifikasi
Meski mendapat desakan dari warga, pemerintah desa hanya memberikan klarifikasi lisan tanpa menunjukkan dokumen resmi.
“Kami meminta salinan MoU dan pakta integritas, tetapi pihak desa hanya memberi penjelasan tanpa bukti tertulis. Mereka malah menyuruh kami meminta kejelasan ke Kejari,” ujar Daryus, seorang nelayan Batu Beriga.
Sementara itu, Kepala Desa Batu Beriga, Ghani, menegaskan bahwa pertemuan yang dihadirinya bukan untuk menyetujui aktivitas tambang laut.
“MoU ini bukan bentuk kerja sama pertambangan, melainkan pendampingan hukum bagi pemerintah desa dalam tata kelola timah secara umum, bukan khusus untuk Batu Beriga. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, kita bisa bersama-sama mendatangi Kejari Bangka Tengah,” katanya.
Kejagung Diminta Evaluasi Rencana Tambang
Jorgi, seorang pemuda Desa Batu Beriga, mendesak Kejaksaan Agung untuk mengevaluasi rencana pertambangan di desanya. Ia menilai MoU antara Kejaksaan, PT Timah, dan BumDes bertentangan dengan prinsip antikorupsi yang selama ini dijunjung tinggi oleh Kejagung.
“Jika benar ada rencana tambang laut di Batu Beriga yang dikawal Kejagung, Jaksa Agung harus mengevaluasi kinerja Kajari Bangka Tengah. Tambang di desa kami hanya akan memperburuk tata kelola sumber daya alam di Bangka Belitung,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, warga Batu Beriga berencana menggelar pertemuan lanjutan pada Senin, 24 Maret 2025.
“Seharusnya, sebelum menandatangani MoU dan pakta integritas, Kepala Desa dan BumDes mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat,” tutup Jorgi.












