Samarinda, klikmerdeka.com – Aktivitas tambang ilegal kembali mengancam kelestarian lingkungan, kali ini merambah kawasan Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman (Unmul) di Samarinda. Kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya mengganggu ekosistem hutan, tetapi juga menghambat fungsi kawasan tersebut sebagai ruang pendidikan dan penelitian bagi mahasiswa, khususnya dari Fakultas Kehutanan.
Presiden BEM KM UNMUL, M. Ilham Maulana, menyampaikan penolakan keras terhadap aktivitas tambang ilegal yang merusak kawasan vital pendidikan ini.
“BEM KM UNMUL dengan tegas menolak segala bentuk aktivitas tambang ilegal di kawasan Hutan Pendidikan Unmul. Wilayah ini bukan hanya hutan, melainkan ruang belajar dan laboratorium alam bagi mahasiswa. Kerusakan ini adalah ancaman nyata bagi masa depan pendidikan dan lingkungan,” tegas Ilham.
Ia menambahkan bahwa kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal sudah sangat masif di Kalimantan dan tidak boleh dibiarkan merambah kawasan pendidikan.
“Cukup sudah Kalimantan dipenuhi lubang tambang. Jangan sampai kawasan pendidikan terakhir yang kita miliki juga dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak yang serakah,” lanjutnya.
BEM KM UNMUL pun mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polresta Samarinda, untuk segera bertindak dengan menangkap dan memproses hukum para pelaku yang diduga kuat menjalankan aktivitas tambang tanpa izin di kawasan tersebut.
Christian Marcellino, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan BEM KM UNMUL, mengungkapkan bahwa sejak Agustus 2024, aktivitas pertambangan ilegal tersebut telah menimbulkan dampak signifikan, termasuk longsor di sekitar kawasan hutan pendidikan.
“Pihak Fakultas Kehutanan (FAHUTAN UNMUL) telah memberikan teguran, namun tidak diindahkan. Bahkan, pelaku kembali melakukan penambangan dalam dua hari terakhir dengan perusahaan yang sama,” jelas Christian.
Ia juga menyampaikan bahwa laporan telah diajukan ke penegak hukum lingkungan (GAKUM), namun hingga kini belum mendapat tanggapan. Pihak FAHUTAN dijadwalkan akan mengirimkan surat resmi kepada instansi terkait melalui Dekan pada 7 April 2024 sebagai bentuk tindak lanjut.
“Sangat disayangkan, satu-satunya kawasan hutan pendidikan yang dimiliki Samarinda justru dirusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga pelanggaran moral,” tegasnya.
Christian menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa mereka tidak anti terhadap pertambangan, namun menolak keras praktik tambang yang merusak hutan secara brutal dan tak beretika.












