Opini  

DPRD Kota Samarinda Sebagai Pilar Pengawas Kinerja Pemkot Samarinda

Samarinda, klikmerdeka.com – DPRD memiliki beberapa fungsi, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pada Pasal 209 menubutkan bahwa salah satunya adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD meliputi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakannya, terutama kebijakan yang melibatkan alokasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan dalam dengan bentuk Rapat Dengar Pendapat apila terdapat kebijakan pemerintah daerah yang merugikan masyarakat, yang tujuannya untuk menerima masukan dan aspirasi dari masyarakat.

Tidak Dibayarkannya Upah Pekerja Teras Samarinda

Di Kota Samarinda, bentuk pengawasan DPRD Kota Samarinda terhadap kinerja Pemerintah Kota Samarinda dapat dilihat pada peristiwa tidak dibayarnya upah pekerja teras Samatinda. Peristiwa ini bermula ketika setelah selesai pengerjaan proyek teras Samarinda, Upah para pekerja tidak kunjung dibayarkan.

Akibatnya, puluhan pekerja teras samarinda melakukan unjuk rasa didepan DPRD kota Samarinda. Melihat hal tersebut DPRD Kota Samarinda segera merespon dengan melakukan RDP bersama para pekerja, PPK PUPR dan Kontraktor Proyek Kota Samarinda.

Dari hasil RDP tersebut, DPRD Kota Samarinda mendapat temuan adanya penyalahgunaan anggaran proyek senilai Rp. 36,9 Miliar. Dengan hal ini, DPRD Kota Samarinda merekomenadikan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Hubungan Industrial dan memasukkan hasil pengawasan ini ke evaluasi APBD 2025 untuk skema pembayaran berkala kepada para pekerja.

Penggusuran Pasar Subuh Secara Sepihak

Wacana relokasi pasar subuh ke pasar beluluq lingau menjadi isu hangat akhir-akhir ini. Keputusan Pemerintah Kota yang dilakukan tersebut dinilai tidak refresentatif karena tidak dilakukan dialog sebelumnya antara pedagang dan pemerintah kota.

DPRD Kota Samarinda telah memperingatkan Pemerintah Kota Samarinda menunda penggusuran pasar subuh sampai dengan dilaksanakannya RDP yang dialukan kota Samarinda. Tetapi pihak pemerintah kota samarinda melakukan penggusuran tanpa mengindahkan saran dari DPRD.

Dari hasil RDP yang dilaksanakn oleh DPRD Kota Samarinda adalah bahwa Pasar Subuh tetap direlokasi tetapi tidak diharuskan direlokasi ke pasar beluluq lingau. Selain itu Satpol PP kota samarinda mendapatkan teguran keras oleh pihak DPRD karena mekanisme penggusuran yang menyerobot lahan pribadi yang mana hal tersebut bukanlah wewenang Pemerinta kota. (*)

Penulis: Bung Dio Ketua Komisariat GMNI Hukum UNMUL

Opini sepenuhnya pertanggungjawaban penulis bukan tanggungjawab redaksi klikmerdeka.com