Daerah  

Mahulu Melawan Karakusan Korporasi: Ancaman Nyata Terhadap Kelangsungan Lingkungan dan Masyarakat Adat

Afri, Pemuda Mahakam Ulu

Mahulu, klikmerdeka.com – Rencana ekspansi pertambangan oleh PT Adaro Minerals Indonesia (ADMR) melalui anak perusahaannya, PT Maruwai Coal dan PT Lahai Coal, mengancam kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan (HLKH) Sungai Ratah, Sungai Nyuatan, Sungai Lawa, wilayah yang memiliki nilai ekologis dan sosial budaya yang sangat tinggi.

Diperkirakan sekitar 56.396 hektare lahan akan digunakan untuk perluasan aktivitas tambang oleh PT Adaro. Kegiatan ini akan melibatkan langsung PT Maruwai Coal dan PT Lahai Coal.

Merespon hal ini, Afri salah satu pemuda yang berasal dari Kabupaten Mahakam Ulu angkat bicara.

“Rencana ini sungguh tidak adil dan menzalimi kami sebagai warga Mahakam Ulu. Hutan dan rumah kami dirusak, bahkan kami tidak dilibatkan dalam proses pembahasannya,” ujar Afri.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengubah Rencana Wilayah Tata Hutan (RWTH) pada tahun 2023, dengan menurunkan status Hutan Lindung Sungai Ratah menjadi Hutan Produksi Terbatas.

Perubahan ini menjadi landasan hukum bagi perluasan tambang dan mencerminkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap kelestarian lingkungan. Hingga kini, per 3 Juni 2025, belum ada upaya merevisi keputusan tersebut.

Lebih lanjut, afri menjelaskan bahwa aktivitas tambang yang direncanakan dipastikan akan membawa dampak ekologis dan sosial budaya yang besar.

Dampak ekologis antara lain:

  • Terancamnya ekosistem hulu Sungai Mahakam
  • Hilangnya habitat asli satwa langka seperti Badak Kalimantan dan Ikan Pari
  • Kerusakan sumber mata air

Dampak sosial budaya meliputi:

  • Tergusurnya masyarakat adat setempat
  • Hilangnya sumber mata pencaharian lokal

Di akhir rilisnya, Pemuda Mahalu tersebut menegasakan sikapnya untuk segera menghentikan rencana serta proses aktivitas pertambangan yang akan dilakukan di Kabupaten Mahakam Ulu.

“Kami mendesak pembatalan penuh terhadap rencana ekspansi tambang ini. RWTH harus dibahas ulang dengan melibatkan masyarakat lokal dan komunitas akademik. Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi soal eksistensi masyarakat adat dan keberlanjutan Sungai Mahakam sebagai sumber kehidupan,” pungkas Afri.