Samarinda, klikmerdeka.com – Sejumlah spanduk penolakan terhadap pendirian rumah ibadah Gereja Toraja Sungai Keledang muncul di beberapa titik strategis di wilayah Samarinda Seberang. Aksi ini dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan dinilai mencerminkan sikap intoleransi yang bertentangan dengan semangat keberagaman dan hukum yang berlaku.
Spanduk-spanduk tersebut ditemukan terpasang di bawah Flyover Jembatan Mahakam IV, Gapura Jalan Abdul Sani Gani, samping Kantor Kelurahan Sungai Keledang, hingga di kawasan pemukiman warga RT 24. Ini bukan kali pertama tindakan serupa terjadi aksi intoleran terhadap pembangunan gereja tersebut juga dilaporkan pada 19 Agustus dan 20 September 2024.
Diskriminasi terhadap kebebasan beragama
Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk diskriminasi serta bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana dijamin oleh:
- Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadat menurut keyakinannya.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang mengatur hak setiap orang untuk beribadah tanpa diskriminasi.
- UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
- Pasal 18 Deklarasi Universal HAM, yang menjamin hak atas kebebasan beragama dan mendirikan tempat ibadah.
Sikap DPD GAMKI Kaltim
Menanggapi kejadian tersebut, DPD GAMKI Kalimantan Timur (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia) mengeluarkan pernyataan sikap tegas. Dalam pernyataan tersebut, GAMKI menekankan bahwa Pancasila harus menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di Kalimantan Timur yang dikenal sebagai wilayah plural dengan beragam suku, budaya, dan keyakinan.
Berikut lima poin pernyataan sikap DPD GAMKI Kaltim:
- Mengecam keras segala bentuk tindakan diskriminatif, intoleran, provokatif, dan intimidatif terhadap umat beragama, khususnya dalam kasus penolakan Gereja Toraja di Samarinda.
- Mendesak Gubernur Kaltim dan Wali Kota Samarinda untuk memfasilitasi pendirian rumah ibadah sesuai ketentuan yang berlaku serta memberikan perlindungan kepada jemaat yang terdampak.
- Mengajak FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) baik di tingkat provinsi maupun kota untuk aktif menjaga perdamaian dan melindungi kelompok minoritas.
- Mendorong aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku pelanggaran hukum yang berbau intoleransi dan diskriminasi.
- Mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan terus menjaga keharmonisan antarumat beragama.
“Ini adalah bentuk nyata komitmen kami dalam menegakkan nilai-nilai kebangsaan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa diskriminasi,” tulis DPD GAMKI Kalimantan Timur dalam penutup pernyataan resminya. (*)












