Opini  

Peran Pemerintah dalam Mengentaskan Rendahnya Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bung Hijriyanto kader GMNI Babel

Opini, klikmerdeka.com – Berbicara tentang kualitas sumber daya (SDM) di Indonesia masih tergolong rendah yang disebabkan karena sistem pendidikan yang belum memadai, kesempatan dan akses terhadap pendidikan masih rendah dan keadaan perekonomian yang tidak mendukung.

Idealnya peluang kualitas SDM dapat ditakar pada kemauan berpendidikan setinggi-tingginya, semakin tinggi pendidikannya semakin baik pula kualitas SDM di Indonesia pada umumnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 197 negara di dunia menyepakati salah satu agenda dunia yakni Sustainable Development Goals (SDGs) atau biasa disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Dimana agenda ini berfokus pada kegiatan pembangunan untuk seluruh umat manusia yang dilakukan secara berkesinambungan sebagai langkah taktis dari agenda pembangunan sebelumnya yakni Millenium Development Goals (MDGs) dengan ruang lingkup yang lebih luas.

Menurut Unitied, terdapat 17 tujuan utama dan 169 target dalam SDGs yang berfokus pada isu kemiskinan hingga lingkungan. Salah satu tujuan utama SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata seiring meningkatkan kesempatan untuk belajar seumur hidup untuk semua atau quality education.

Indikator pendidikan yang menjadi perhatian penting perspektif pembangunan berkelanjutan adalah angka partisipasi kasar perguruan tinggi (APK-PT), yang mana ini bagian proporsi mahasiswa di perguruan tinggi tanpa memandang usia dibandingkan dengan usia kuliah pada umumnya yang berkisar pada 19-23 tahun.

APK PT menjadi takaran untuk menakar seberapa besar keinginan penduduk yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi disuatu daerah.

Lebih lanjut, hal tersebut juga dapat menunjukkan bagaimana kemampuan sistem pendidikan yang ada dalam mengakomodir minat penduduk pada kelompok umur yang memenuhi syarat untuk memperoleh akses pendidikan tinggi. APK PT menjadi acuan yang menggambarkan bagaimana mudahnya akses pendidikan ke perguruan tinggi bagi setiap oramg.

Capaian APK PT yang tinggi menggambarkan tingginya partisipasi masyarakat untuk mengenyaman pendidikan setinggi-tingginya. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yakni dengan meningkatkan partisipasi pendidikan.

Sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh negara.

Hal ini tentu menggambarkan cita-cita luhur dan harapan bangsa didalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul demi terwujudnya kehidupan rakyat Indonesia lebih adil, makmur, dan sejahtera apalagi jika mengingat menyongsong Indonesia Emas 2045.

Generasi muda menjadi harapan besar sebuah bangsa untuk masa depan yang lebih baik. Namun, sebuah realitas mengancam gemilangnya generasi muda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meskipun kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) terkhususnya timah.

Provinsi Bangka Belitung tercatat sebagai Provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar terendah seIndonesia, dengan catatan per 2023 hanya 18,19%. Angka ini menjadi cermin betapa minimnya partisipasi anak-anak muda tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pasca lulus dari SMA/SMK/sederajat.

Berangkat dari data yang dipaparkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023, dalam tiga terakhir APK PT Babel hanya dibawah 19% dengan rincian pada tahun 2021 hanya 15,23%, kemudian 2022 turun ke angka 14,85% dan mengalami kenaikan pada 2023 menjadi 18,19%.

Dengan angka tersebut, APK PT Babel terendah se- Indonesia. Rendahnya APT PT ini bukan hanya sebatas angka melainkan perlu disorot dengan tajam oleh seluruh pihak baik masyarakat dan pemerintah selaku pengambil kebijakan. Urgent sekali untuk menemukan akar yang menyebabkan rendahnya APK PT sehingga kemudian lahirlah kebijakan yang solutif yang bersifat kolaboratif.

Pemerintah dalam hal ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam memastikan pendidikan yang memadai. Hal ini selaras dengan Pasal 31 Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur tentang kewajiban warga negara untuk berpendidikan dan pemerintah wajib membiayainya.

Kemudian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 (UU SPN No.20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 11 Ayat (1) yang mengatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Aturan tersebut menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan pendidikan yang memadai dan bermutu.

Guna memastikan pendidikan yang memadai dan bermutu tentu ada hal yang perlu diatur lebih lanjut seperti regulasi yang tidak amburadul dan konsisten dengan kondisi dilapangan.

Mengalokasikan dana yang sangat besar untuk pendidikan dan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam melahirkan generasi muda yang unggul dan berkopetensi tinggi demi kehidupan masa dengan yang lebih baik dan sejahtera terutama di Babel.

Dengan APK PT yang rendah menjadi cermin untuk membenahi kondisi pendidikan di dalam negeri dan perlu untuk ditingkatkan secara berkala.

Penulis: Hijriyanto (Kader GMNI Bangka dan Ketua Komisi B DPM KM FISIP UBB)

Opini sepenuhnya pertanggungjawaban penulis bukan tanggungjawab redaksi klikmerdeka.com