SAMARINDA, klikmerdeka.com – Harapan masyarakat Kalimantan Timur untuk mendapatkan kejelasan dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah Lembaga Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) kian memuncak. Di tengah sorotan tajam publik, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim agar tak setengah hati mengusut kasus yang menyeret anggaran fantastis: Rp 100 miliar uang rakyat.
Salah satu nama yang kini jadi sorotan tajam adalah Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni, yang turut dipanggil sebagai saksi. Dalam pusaran kasus ini, keterlibatannya dinilai sangat strategis karena berada di pusat kendali administrasi pemerintahan daerah.
“Jangan ada yang kebal hukum. Jangan ada yang sembunyi di balik jabatan,” tegas Ketua Umum HMI Cabang Samarinda, Syahril Saili, dengan nada penuh keprihatinan, Jumat (1/8).
Menurut Syahril, proses pemeriksaan yang kini dijalankan Kejati patut diapresiasi, tetapi belum menyentuh akar masalah jika peran Sekprov tidak ditelisik secara menyeluruh. Ia menyebut, Sri Wahyuni seharusnya memiliki posisi krusial dalam proses pencairan dana hibah jumbo yang seharusnya disaring dan diawasi ketat.
“Kalau sejak awal pengawasan dilakukan secara benar, skandal ini tidak akan terjadi. Tapi kenapa bisa lolos? Siapa yang membuka pintu, siapa yang membiarkan celah?” ucap Syahril dengan nada getir.
Yang paling membuat publik heran, lanjut Syahril, adalah sikap diam dan bahasa tubuh Sri Wahyuni saat diwawancarai wartawan usai diperiksa. Bukannya menjernihkan suasana, justru diamnya menghadirkan tanya.
“Bahasa tubuh tak bisa berdusta. Dia seperti menyimpan beban yang tak ingin dibagi. Kalau memang tak terlibat, kenapa tidak bicara terang-terangan? Bukankah ini momen terbaik untuk menjelaskan kepada rakyat?” ujar Syahril dengan penuh emosi.
HMI Cabang Samarinda menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh berhenti pada nama-nama kecil di lapangan. Rantai pengambil kebijakan harus diurai, satu per satu, seterang-terangnya.
“Ini soal integritas pemerintah daerah. Ini soal kepercayaan rakyat yang dipatahkan. Kami akan terus mengawal, karena kami percaya: keadilan tidak akan datang jika hanya ditunggu. Ia harus diperjuangkan,” tutup Syahril.












