Jakarta, Klikmerdeka.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025, di Balai Agung, Balai Kota. Pelantikan tersebut didasarkan pada sejumlah surat resmi, mulai dari rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN), persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), hingga Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 385 Tahun 2025.
Dalam keterangan tertulis, pengisian jabatan ini disebut sebagai upaya memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Seleksi pejabat dilakukan berbasis integritas, kompetensi, dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika birokrasi. Langkah ini juga diklaim menjadi bagian dari konsolidasi internal reformasi birokrasi di Pemprov DKI.
Namun, aroma dugaan kecurangan membayangi proses seleksi tersebut. Seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kedeputian Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi berinisial SW menyebut, ada intervensi politik dari salah satu pimpinan DPRD DKI Jakarta berinisial IM (Fraksi PDI Perjuangan) dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta berinisial MM.
Menurut SW, keduanya diduga meloloskan sekitar 20 orang dari total 59 pejabat yang dilantik, tanpa sepengetahuan Gubernur.
“Sayang sekali Pak Gubernur Pramono tidak menyadari hal itu, karena beliau memang tidak tahu ada permainan di belakang,” ujar SW, Senin, 11 Agustus 2025.
SW mengaku memperoleh informasi tersebut dari empat anggota DPRD DKI Jakarta yang juga kader PDIP berinisial IDM, PN, PS, dan MS. Ia menuturkan, IM disebut menjalankan arahan dari seorang perempuan berinisial DDY, yang dibantu “operator” bernama HMT.
Lebih lanjut, Jaringan ini, klaim SW, mengatur penempatan pejabat eselon II demi mengendalikan proyek-proyek strategis di lingkungan Pemprov DKI.
“IM kerap memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD, dan kontraktor ke ruang kerjanya untuk mengatur proyek,” kata SW.
Ia juga menuding DDY dan HMT kerap didampingi staf gubernur berinisial UDN dan WSN, yang terlihat mendatangi ruang kerja Sekda MM untuk berkoordinasi.
Tak hanya itu, SW menuding IM memiliki “beking” dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode sekarang, yang disebut ikut menekan Sekda, kepala dinas, dan direksi BUMD untuk menuruti permintaan IM.
SW meminta Gubernur Pramono Anung lebih waspada menjelang pelantikan pejabat eselon III dan IV.
“Mereka sudah pasang kuda-kuda untuk menaruh orang-orangnya di jabatan camat, lurah, dan dinas teknis. Pak Gubernur harus hati-hati agar tidak kecolongan lagi,” ujarnya.
Hingga berita ini terbit, belum ada tanggapan resmi dari IM maupun Sekda DKI Jakarta Marullah Matali terkait tudingan tersebut.












