Daerah  

Aliansi Wartawan Kaltim, Ingatkan Anggota DPRD Jaga Kondusifitas Daerah

Aliansi Wartawan Kaltim

Samarinda, klikmerdeka.com – Aliansi Wartawan Kaltim (AWK) mendesak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur untuk menjaga etika dan profesionalisme, khususnya dalam menggunakan media sosial. Desakan ini muncul menyusul kegaduhan publik terkait unggahan dua anggota dewan berinisial AG di media sosial yang diduga bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

Keterlibatan pejabat publik tersebut menjadi sorotan utama AWK, yang menggarisbawahi pentingnya perilaku beretika agar tidak memicu konflik horizontal.

Hal itu disampaikan AWK dalam konferensi pers di Kafe Kopi Pian, Samarinda, Kamis (9/10/2025).

Puluhan jurnalis yang tergabung dalam aliansi ini meminta pejabat publik lebih berhati-hati dalam berucap di ruang digital dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polda Kaltim.

“Pejabat publik yang sedang berperkara kami harapkan dapat berbicara sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tanpa mendahului proses hukum itu sendiri,” ujar Oktavianus, perwakilan AWK

SWK juga menyayangkan pernyataan dari dua anggota dewan yang dinilai melebar ke isu di luar substansi perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum, serta adanya campur tangan pihak lain yang memperkeruh situasi.

“Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan. Jangan terburu-buru menghakimi atau membentuk opini publik sebelum ada keputusan resmi,” tambah Faisal, anggota AWK.

SWK menilai, konflik media sosial berbau SARA yang melibatkan pejabat publik dapat mengancam kondusivitas daerah, terutama jika disebarkan oleh akun dengan banyak pengikut.

“Hal-hal yang dapat memancing reaksi besar di masyarakat seharusnya bisa diantisipasi dengan kedewasaan,” kata Anjas, anggota AWK lainnya.

Selain itu, SWK menyerukan agar para anggota DPRD Kaltim lebih fokus pada tugas-tugas legislatif, seperti mencari solusi efisiensi anggaran dan kepentingan masyarakat, daripada saling melempar opini di media sosial.

“Daripada ribut di media sosial, lebih baik gunakan platform itu untuk membantu masyarakat,” tegasnya.

Aliansi wartawan ini juga mengingatkan para jurnalis dan pengguna media sosial untuk selalu berpegang pada kode etik jurnalistik, menjaga keseimbangan pemberitaan, dan menguji kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.

“Kami tidak masuk dalam ranah hukum masing-masing pihak, namun ingin mengingatkan pentingnya tanggung jawab kita bersama sebagai pilar keempat demokrasi,” tutup Oktavianus, menekankan pentingnya etika dan tanggung jawab moral dalam menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik.