Andriansyah Nilai Relawan Pengatur Lalu Lintas Perlu Dirangkul, Bukan Sekadar Ditertibkan

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, M. Andriansyah (ist)

Samarinda, klikmerdeka.com – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, M. Andriansyah, menilai keberadaan relawan pengatur lalu lintas yang selama ini dikenal dengan sebutan “Pak Ogah” perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah. Menurutnya, selain membantu mengurangi kemacetan di sejumlah titik, mereka juga menjalankan aktivitas yang memiliki risiko tinggi sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan.

Ia mengatakan, di sejumlah ruas jalan Kota Samarinda, relawan tersebut sering membantu pengendara melintas ketika arus kendaraan sedang padat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mereka masih dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat.

“Keberadaan mereka cukup membantu masyarakat. Di beberapa titik, mereka sering membantu arus lalu lintas menjadi lebihΒ  lancar,” ujarnya, Jumat (17/6/2026).

Pria yang akrab di sapa Aan itu menyampaikan bahwa pemerintah sebaiknya mulai menyusun mekanisme pembinaan agar aktivitas relawan tersebut memiliki dasar yang jelas. Dengan demikian, mereka dapat bekerja secara tertib dan lebih mudah diawasi.

“Kalau perlu diberikan identitas sehingga keberadaannya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Mereka juga membantu masyarakat di lapangan,” katanya.

Selain pembinaan, ia juga mengusulkan adanya perhatian terhadap aspek keselamatan kerja. Sebab, relawan pengatur lalu lintas setiap hari menghadapi risiko kecelakaan ketika membantu kendaraan di jalan raya.

“Pekerjaan mereka penuh risiko, kalau memungkinkan, bisa dipikirkan jaminan kesehatan seperti BPJS sebagai bentuk perlindungan,” ujarnya.

Andriansyah menambahkan, apabila Dinas Perhubungan masih memiliki keterbatasan personel, maka keberadaan relawan dapat menjadi mitra dalam membantu pelayanan lalu lintas selama diatur melalui regulasi yang jelas.

“Mereka bisa diberdayakan dengan mekanisme yang baik. Tentu harus ada aturan yang jelas,” katanya.

Ia menegaskan, usulan tersebut bukan dimaksudkan untuk menggantikan tugas aparat pemerintah. Sebaliknya, pembinaan diharapkan menciptakan kolaborasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus meningkatkan ketertiban di jalan raya.

“Yang penting mekanismenya jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Adriansyah (fon/adv)