Samarinda, klikmerdeka.com – Persoalan validitas data penerima bantuan sosial (bansos) kembali menjadi sorotan DPRD Kota Samarinda. Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai masih banyaknya masyarakat yang mengeluhkan penetapan desil menunjukkan sistem pendataan pemerintah belum berjalan optimal. Akibatnya, masih ditemukan warga yang dinilai layak menerima bantuan justru tidak masuk dalam kategori penerima.
Hal tersebut disampaikan Anhar usai mengikuti rapat dengar pendapat (hearing) Komisi IV DPRD Kota Samarinda bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda yang membahas evaluasi program tahun 2026 serta rencana kegiatan tahun 2027, Rabu (8/7/2026).
Menurut Anhar, tidak sedikit masyarakat yang mengaku ditempatkan pada desil 4 maupun desil 5, padahal kondisi ekonomi mereka dinilai lebih layak berada pada desil 2 atau 3. Kondisi itu membuat sebagian warga berpotensi kehilangan akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Seharusnya data penduduk siapa yang berhak dapat, siapa yang tidak, itu sudah ada,” katanya.
Ia menilai persoalan tersebut merupakan pekerjaan teknis yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Basis data yang tidak akurat, lanjutnya, akan berdampak pada berbagai program perlindungan sosial, termasuk penyaluran bantuan sosial maupun Program Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Anhar mengungkapkan jumlah penerima PBI yang dibiayai pemerintah pusat mengalami penurunan cukup signifikan. Jika sebelumnya mencapai sekitar 200 ribu penerima, kini hanya tersisa sekitar 130 ribu penerima. Menurutnya, pemerintah provinsi juga melakukan rasionalisasi karena ditemukan ketidaksesuaian data penerima bantuan.
Kondisi tersebut, kata Anhar, menunjukkan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah agar seluruh data penerima bantuan benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan. Dengan data yang valid, proses penyaluran bantuan diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan meminimalkan potensi masyarakat yang berhak justru tidak menerima bantuan. (fon/adv)












