Anhar Dorong Dinkes Samarinda Perkuat Pencegahan Penyakit, Beban BPJS PBI Jadi Sorotan

Ilustrasi Pelayanan BPJS (ist)

Samarinda, klikmerdeka.com – Komisi IV DPRD Kota Samarinda meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) lebih serius memperkuat upaya pencegahan penyakit di masyarakat. Sorotan tersebut muncul menyusul besarnya anggaran pemerintah daerah untuk membiayai jaminan kesehatan warga melalui program BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Setiap tahunnya, Pemkot Samarinda harus menyediakan anggaran hingga puluhan miliar rupiah untuk menjamin akses layanan kesehatan masyarakat kurang mampu. Bahkan, pemerintah daerah perlu menambah alokasi sekitar Rp22 miliar guna membiayai iuran BPJS Kesehatan bagi lebih dari 51 ribu warga yang sebelumnya menjadi tanggungan Pemprov Kaltim.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai besarnya pembiayaan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas program kesehatan daerah. Menurutnya, tingginya kebutuhan pembiayaan jaminan kesehatan semestinya diikuti dengan penguatan langkah pencegahan agar masyarakat tidak terus bergantung pada layanan pengobatan.

“Tingkat pelayanan kesehatan yang terus meningkat dibuktikan dengan tingginya tagihan BPJS PBI kita. Hal ini menjadi tanda bahwa masyarakat kita banyak yang sakit. Seharusnya, dengan beban anggaran yang begitu besar, Dinas Kesehatan justru lebih gencar melakukan pencegahan dan edukasi di lapangan,” ujar Anhar, Senin (19/10/2026).

Ia mendorong Dinkes mengoptimalkan pendekatan promotif dan preventif melalui program edukasi kesehatan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Sejumlah upaya yang dapat dilakukan di antaranya menggelar senam bersama dengan melibatkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta meningkatkan pembinaan kebersihan dan sanitasi bagi pedagang makanan kaki lima.

Anhar juga mengingatkan bahwa posisi Samarinda sebagai ibu kota Kalimantan Timur sekaligus salah satu daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat mobilitas penduduk semakin tinggi. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui strategi kesehatan masyarakat yang terencana, termasuk pengawasan sanitasi dan pencegahan penyebaran penyakit.

Menurutnya, pengendalian anggaran kesehatan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembiayaan pengobatan dan peningkatan layanan rumah sakit. Pemerintah daerah perlu memastikan intervensi pencegahan berjalan efektif sehingga risiko penyakit dan kebutuhan pembiayaan kesehatan dapat ditekan dalam jangka panjang.

“Jangan hanya fokus pada penanganan di rumah sakit atau pembiayaan pengobatan. Dinkes harus hadir lebih dulu di tengah masyarakat melalui pencegahan agar beban kesehatan daerah bisa dikendalikan secara jangka panjang,” tegasnya. (fon/ Adv)