Samarinda, klikmerdeka.com – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai program beasiswa bagi mahasiswa asal Samarinda sudah semestinya menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, dukungan terhadap pendidikan tinggi merupakan investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang nantinya akan berkontribusi terhadap kemajuan Kota Samarinda.
Hal tersebut disampaikan Anhar usai mengikuti rapat dengar pendapat (hearing) Komisi IV DPRD Kota Samarinda bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda yang membahas evaluasi program tahun 2026 serta rencana kegiatan tahun 2027, Rabu (8/7/2026).
Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai belum adanya program beasiswa bagi mahasiswa dari Pemerintah Kota Samarinda, Anhar mengatakan kebijakan tersebut pada dasarnya layak untuk diwujudkan. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah agar tidak membebani anggaran.
“Semestinya paling tidak ada, tentu disesuaikan juga dengan kemampuan fiskal daerah,” ujarnya.
Anhar mengungkapkan, secara internal PDI Perjuangan telah memiliki blueprint atau konsep pembangunan di bidang pendidikan yang di dalamnya juga mencakup program pemberian beasiswa bagi mahasiswa asal Samarinda. Menurutnya, konsep tersebut telah dipersiapkan sejak lama dan siap dijalankan apabila partainya memperoleh kesempatan memimpin Pemerintah Kota Samarinda.
Ia juga menyebut selama ini PDIP belum pernah memimpin pemerintahan di tingkat Kota Samarinda maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Karena itu, berbagai konsep yang telah disusun, termasuk di sektor pendidikan, belum dapat direalisasikan secara langsung.
“Kita sudah punya blueprint tentang itu semua. Tinggal diberi kesempatan untuk merealisasikannya,” kata Anhar.
Di Akhir, Anhar menegaskan DPRD memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan sebuah program. Menurutnya, lembaga legislatif hanya dapat memberikan usulan, melakukan pengawasan, serta membahas penganggaran bersama pemerintah daerah. Sementara keputusan mengenai kemampuan fiskal dan penentuan skala prioritas anggaran tetap menjadi kewenangan pihak eksekutif.
“Yang menghitung kemampuan keuangan daerah dan menentukan prioritas anggaran itu pemerintah daerah sebagai eksekutif,” tutup Anhar (fon/adv)












