Bagi Hasil Pajak Baru 35,69 Persen, DPRD Samarinda Soroti Transparansi Pemprov Kaltim

Data realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim (ist)

Samarinda, klikmerdeka.com – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka secara transparan data realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul data terbaru Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur per Juli 2026. Untuk Kota Samarinda, realisasi bagi hasil pajak daerah baru mencapai Rp190,79 miliar atau sekitar 35,69 persen dari rencana alokasi sebesar Rp534,56 miliar.

Iswandi menegaskan, DPRD Kota Samarinda tidak ingin terburu-buru menyimpulkan bahwa terdapat hak Pemerintah Kota Samarinda yang sengaja ditahan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Menurutnya, persoalan tersebut harus dilihat secara objektif berdasarkan data dan informasi yang terbuka.

“Kami tidak ingin langsung menyimpulkan ada hak Samarinda yang ditahan. Yang paling penting sekarang datanya dibuka,” kata Iswandi, Rabu (19/8/2026).

Ia menilai keterbukaan data diperlukan untuk mengetahui secara jelas perkembangan penyaluran dana bagi hasil pajak yang menjadi hak pemerintah daerah.

Dengan adanya rincian tersebut, DPRD dapat mengetahui jumlah dana yang telah disalurkan oleh Pemprov Kaltim kepada Pemerintah Kota Samarinda, sekaligus besaran dana yang masih menjadi kewajiban untuk direalisasikan.

“Dari pagu Rp534,56 miliar, berapa yang sudah ditransfer dan berapa yang masih menjadi kewajiban Pemprov?” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menambahkan, bukti transfer dan data realisasi secara rinci menjadi hal penting agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat maupun pemerintah daerah.

Menurut Iswandi, transparansi juga diperlukan untuk memastikan seluruh proses penyaluran bagi hasil pajak daerah berjalan sesuai ketentuan dan kewajiban antarjenjang pemerintahan dapat dipenuhi.

“Yang kami minta sederhana, buka datanya dan tunjukkan bukti transfernya. Dengan begitu kita bisa melihat persoalannya secara objektif,” tutup Iswandi.

DPRD Kota Samarinda berharap adanya penjelasan terbuka dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait realisasi bagi hasil pajak tersebut. Kejelasan data dinilai penting agar Pemerintah Kota Samarinda dapat melakukan perencanaan dan pengelolaan anggaran secara lebih terukur. (fon/ Adv)