Kaltim, klikmerdeka.com – Penanganan kasus dugaan korupsi dalam program Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di Kalimantan Timur hingga kini masih belum menunjukkan kejelasan hukum maupun bentuk pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait. Kondisi ini memicu kekhawatiran publik terhadap komitmen penegakan hukum di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Bakerwil Pena Kaltim, Aleks Bhajo, menyuarakan kritik keras terhadap lambannya proses hukum dalam kasus ini. Dalam keterangan pers yang disampaikan pada Jumat (8/8/25), Aleks mengecam segala bentuk praktik korupsi yang mencederai kepercayaan masyarakat dan merugikan keuangan negara, khususnya di wilayah Benua Etam.
“Korupsi adalah tindakan melanggar hukum dan jelas merugikan negara. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi di Bumi Kaltim,” tegas Aleks sapaan akrabnya.
Lebih lanjut, Aleks menilai penanganan kasus DBON oleh aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, terkesan berlarut-larut dan minim transparansi. Ia mempertanyakan komitmen Kejati dalam menuntaskan kasus yang diduga melibatkan oknum pejabat serta pihak ketiga.
“Sangat disayangkan, penanganan kasus ini terkesan lamban dan tidak ada keterangan yang jelas. Padahal dari awal sudah banyak laporan dan dugaan kuat bahwa telah terjadi praktik korupsi. Jangan sampai ada toleransi atau bahkan politisasi terhadap kasus ini,” ucapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan publik dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan tidak disandera oleh kepentingan politik atau kekuasaan. Aleks menegaskan bahwa publik Kalimantan Timur menunggu langkah nyata, bukan hanya janji atau wacana.
Menurutnya, jika dibiarkan tanpa kejelasan, kasus DBON ini bisa menjadi preseden buruk dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah. Ia menambahkan, anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk pembinaan olahraga dan peningkatan prestasi atlet malah berpotensi diselewengkan.
“Kejati harus segera menyampaikan perkembangan penanganan kasus ini secara terbuka kepada publik. Masyarakat berhak tahu sudah sejauh mana langkah-langkah yang diambil. Transparansi dan profesionalitas adalah kunci,” tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Aleks menyebut pihaknya akan terus mengawal kasus ini, termasuk mendorong lembaga-lembaga pengawasan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika Kejati Kaltim tidak menunjukkan kemajuan dalam penanganannya. Ia juga mengajak masyarakat sipil dan media untuk bersama-sama mengawasi jalannya proses hukum. (*)












