Samarinda, klikmerdeka.com – Anggota DPRD Kota Samarinda, Aris Mulyanata, menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan Forum Gabungan Sopir Samarinda (FGSS) di depan Balai Kota Samarinda, Senin (24/8/2026). Aksi tersebut menyoroti kebijakan penggunaan Fuel Card Brizzi untuk pengisian bahan bakar minyak (BBM) solar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Menurut Aris, pemerintah memiliki tujuan yang baik melalui penerapan kebijakan tersebut, khususnya untuk memastikan distribusi solar bersubsidi dapat berjalan tepat sasaran. Namun, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kondisi dan persoalan yang dihadapi para sopir truk di lapangan.
Salah satu persoalan yang dikeluhkan adalah masih banyak kendaraan truk yang belum dapat memenuhi persyaratan untuk mendaftar program tersebut. Selain itu, dalam mekanisme yang berlaku, sopir truk juga diwajibkan mengambil kupon dan nomor antrean di Dinas Perhubungan.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyita waktu para sopir yang setiap hari harus menjalankan aktivitas distribusi barang.
“Semestinya dalam membuat aturan teman-teman sopir truk dilibatkan dalam pembuatan regulasi,” ujar Aris, Rabu (26/8/2026)
Ia menilai pelibatan para sopir dan pelaku usaha transportasi penting agar kebijakan yang dibuat pemerintah dapat diterapkan secara efektif tanpa menimbulkan kendala baru.
“Tujuan pemerintah sebenarnya baik untuk mengatur distribusi solar subsidi agar tepat sasaran. Tetapi dalam penerapannya harus melihat kondisi di lapangan,” katanya.
Aris juga menyoroti salah satu persyaratan yang kerap menjadi kendala bagi kendaraan untuk mengikuti program tersebut, yakni kewajiban lulus uji KIR.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan kemudahan dalam proses pengujian kendaraan, tanpa mengabaikan standar keselamatan dan kelayakan kendaraan yang telah ditetapkan.
“Untuk memenuhi lulus KIR ini mungkin pengujiannya lebih dipermudah,” pungkasnya.
Ia berharap pemerintah dapat mengevaluasi mekanisme penerapan Fuel Card Brizzi dengan membuka ruang dialog bersama para sopir truk. Dengan demikian, kebijakan pengendalian solar subsidi dapat tetap berjalan optimal sekaligus tidak menghambat aktivitas para pelaku transportasi di Kota Samarinda. (fon/ Adv)












