Cegah Kebocoran Retribusi, DPRD Dorong Pembenahan Sistem Perparkiran

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar (ist)

Samarinda, klikmerdeka.com – Digitalisasi pembayaran parkir di Kota Samarinda dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi sekaligus menekan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, penerapannya perlu didukung kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta sosialisasi kepada masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyatakan dukungannya terhadap penggunaan teknologi dalam transaksi parkir, termasuk melalui metode pembayaran QRIS. Menurutnya, sistem digital memungkinkan pencatatan penerimaan retribusi lebih transparan sehingga memudahkan pengawasan pemerintah.

“Digitalisasi parkir merupakan langkah yang tepat untuk menekan kebocoran PAD. Namun, sistem, sumber daya manusia, dan infrastrukturnya harus disiapkan dengan baik,” ujar Deni, Rabu (7/10/2026).

Ia menegaskan, pemerintah perlu memastikan seluruh perangkat pendukung tersedia sebelum menerapkan perubahan sistem pembayaran. Selain itu, juru parkir dan masyarakat harus mendapatkan sosialisasi agar proses transaksi digital berjalan lancar tanpa menghambat pelayanan.

Deni juga menilai digitalisasi dapat membantu mengurangi praktik pungutan oleh juru parkir tidak resmi melalui pencatatan transaksi yang lebih tertata.

Di sisi lain, ia menyoroti persoalan keterbatasan lahan parkir di sejumlah kawasan usaha, seperti kafe, restoran, dan toko ritel. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelanggan terpaksa memarkirkan kendaraan di badan jalan.

“Banyak tempat usaha belum memiliki lahan parkir yang memadai sehingga kendaraan menggunakan badan jalan. Persoalan ini perlu ditata secara bertahap agar parkir lebih tertib,” katanya.

Menurutnya, penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir dapat mengganggu kelancaran lalu lintas sekaligus menyulitkan pengawasan.

Karena itu, Deni meminta Pemkot Samarinda memperkuat pembinaan terhadap pelaku usaha dan memastikan penyediaan fasilitas parkir sesuai ketentuan.

Ia berharap modernisasi perparkiran tidak hanya berfokus pada sistem pembayaran, tetapi juga menciptakan pengelolaan yang tertib, transparan, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. (fon/ adv)