KALTIM, klimerdeka.com – Gelombang aksi 214 Jilid II di Kalimantan Timur berlangsung panas. Di luar gedung, massa menjebol pagar dan masuk ke kawasan DPRD. Di dalam, rapat paripurna soal hak angket juga memanas hingga memicu perdebatan antaranggota dewan.
Aksi demonstrasi yang digelar pada Senin (4/5) itu menjadi kelanjutan dari gerakan sebelumnya pada 21 April. Massa yang menamakan diri sebagai aliansi 214 kembali turun ke jalan karena merasa tuntutan mereka belum mendapat kejelasan.
Sejak awal, tuntutan utama mereka adalah keterbukaan informasi terkait penandatanganan hak angket. Namun, setelah aksi pertama, tidak ada penjelasan yang dianggap memadai oleh massa. Hal inilah yang mendorong mereka kembali datang dengan jumlah lebih besar.
Gabungan mahasiswa dari berbagai universitas, elemen masyarakat, hingga buruh di Kaltim berkumpul di depan Kantor DPRD Kaltim di Samarinda. Aksi yang awalnya berjalan dengan orasi itu kemudian berubah memanas.
Situasi di luar gedung yang memanas itu berbanding lurus dengan kondisi di dalam ruang rapat. Pada waktu yang hampir bersamaan, DPRD Kaltim tengah menggelar rapat paripurna untuk membahas usulan hak angket.
Pembahasan yang berlangsung di ruang sidang tidak berjalan mulus. Rapat tersebut sempat diwarnai perdebatan sengit. Suasana memanas terutama saat pembahasan menyentuh agenda Badan Musyawarah (Bamus).
Ketegangan memuncak ketika Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, memilih meninggalkan ruang sidang di tengah perdebatan. Keputusan itu terjadi saat arah pembahasan dinilai mulai bergeser, dari substansi tuntutan masyarakat menjadi sikap masing-masing fraksi.
Sebelum akhirnya keluar, sejumlah anggota dewan sempat saling menyampaikan pandangan. Perdebatan yang terjadi memperlihatkan adanya perbedaan sikap politik di internal DPRD terkait usulan hak angket tersebut.
Usai meninggalkan ruang sidang, Reza menegaskan bahwa dirinya justru sedang memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ia menyebut upayanya adalah agar hak angket masuk dalam agenda resmi Badan Musyawarah.
“Ini saya memperjuangkan masyarakat Kaltim untuk dimasukkan ke jadwal Bamus terkait hak angket ini,” ujarnya kepada wartawan di depan Gedung D DPRD Kaltim.
Ia menjelaskan, sebenarnya pembahasan hak angket sempat dijadwalkan. Namun dalam rapat, muncul pembahasan terkait sikap fraksi yang menurutnya tidak seharusnya saling diintervensi.
Menurut Reza, setiap fraksi memiliki hak penuh dalam menentukan sikap politiknya. Ia juga menyindir sejumlah anggota dewan yang dinilai jarang turun langsung menemui massa aksi.
“Sekali-sekalilah mereka yang turun menghadapi relawan ataupun pendemo itu. Karena selama ini kami turun terus mendengarkan aspirasi mereka,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya sebelumnya telah menerima perwakilan aliansi masyarakat di Gedung DPRD. Karena itu, ia menilai hak angket merupakan amanah yang harus ditindaklanjuti.
“Ini adalah hak angket yang memang harus kita laksanakan. Ini amanah dari masyarakat, tinggal prosesnya saja lagi,” tegasnya.
Di tengah dinamika tersebut, perkembangan penting muncul dari sisi administratif. Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, memastikan bahwa usulan hak angket telah memenuhi syarat.
Ia menyebutkan, sedikitnya 21 anggota DPRD dari lintas fraksi telah menandatangani usulan tersebut. Jumlah itu melampaui syarat minimal yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses.
Dengan total 55 anggota DPRD Kaltim periode 2024–2029, dukungan tersebut dinilai cukup kuat. Komposisi kursi sendiri terdiri dari Golkar (15 kursi), Gerindra (10), PDIP (9), PKB (6), PKS (4), PAN (4), NasDem (3), Demokrat (2), dan PPP (2).
“Kita menandatangani usul inisiatif untuk hak angket. Ada sekitar 21 orang tanda tangan dan itu sudah memenuhi syarat,” ujar Baharuddin.
Ia menjelaskan alur berikutnya, yakni usulan tersebut harus masuk ke rapat Badan Musyawarah untuk dijadwalkan ke paripurna. Pimpinan DPRD kini menjadi pihak yang menentukan kapan pembahasan lanjutan akan dilakukan.
“Begitu diterima dan memenuhi syarat, maka harus dijadwalkan di Bamus untuk dimasukkan ke paripurna. Kita tunggu ketua,” katanya.
Setelah rapat berakhir, suasana di gedung DPRD perlahan mulai lengang. Satu per satu anggota dewan keluar meninggalkan lokasi.
Namun perhatian kembali tertuju pada Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Ia terlihat keluar belakangan dibanding anggota lainnya. Saat dimintai keterangan oleh awak media, ia tidak memberikan jawaban.
Sikap diam tersebut menambah tanda tanya di tengah situasi yang sudah memanas, baik di luar maupun di dalam gedung DPRD.
Hasanuddin diketahui merupakan kader Partai Golkar, partai dengan jumlah kursi terbanyak di DPRD Kaltim. Ia juga memiliki hubungan keluarga dengan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang sama-sama berasal dari partai tersebut.
Dengan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam satu hari itu, mulai dari aksi massa yang menjebol gerbang hingga rapat internal yang berlangsung panas, isu hak angket di DPRD Kaltim kini memasuki fase yang semakin krusial.
Publik pun kini menunggu, apakah tuntutan yang disuarakan di jalan akan benar-benar berlanjut hingga ke forum resmi paripurna, atau justru kembali menemui jalan buntu. (*)












