Samarinda, klikmerdeka.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mendesak Pemerintah Kota Samarinda untuk segera memperkuat sistem pengawasan terhadap aset publik. Desakan tersebut muncul menyusul maraknya aksi pencurian fasilitas umum, khususnya kabel Penerangan Jalan Umum (PJU) dan sejumlah infrastruktur pendukung kota lainnya yang belakangan kembali terjadi di beberapa titik.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan aksi pencurian fasilitas publik bukan persoalan baru. Menurutnya, kasus kehilangan kabel PJU, penutup drainase, hingga baut konstruksi jembatan terus berulang dan menimbulkan dampak langsung bagi masyarakat.
“Fasilitas publik terus menjadi sasaran empuk pencurian,” ujar Deni saat ditemui di Samarinda, Selasa, (19/5/26).
Ia menilai lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor yang membuat aksi pencurian tersebut terus terjadi. Padahal, infrastruktur yang dicuri merupakan fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran daerah untuk kepentingan masyarakat luas.
Deni menegaskan, dampak dari pencurian tersebut tidak hanya merugikan pemerintah secara material, tetapi juga mengganggu kenyamanan dan keselamatan warga. Salah satu yang paling dirasakan masyarakat ialah kondisi jalan yang gelap akibat hilangnya kabel PJU.
“Yang paling dirugikan tentu masyarakat karena mereka kehilangan rasa aman saat beraktivitas di malam hari akibat jalanan yang gelap gulita,” katanya.
Politisi tersebut meminta pemerintah kota melalui instansi terkait untuk meningkatkan patroli dan pengawasan di titik-titik rawan pencurian. Selain itu, ia juga mendorong adanya koordinasi lebih intensif dengan aparat penegak hukum agar pelaku pencurian dapat ditindak tegas.
Menurutnya, pengamanan aset daerah tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut pelayanan publik dan keselamatan masyarakat. Ia berharap langkah antisipasi segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terus berulang dan merugikan warga Samarinda. (fon/adv)












