Desakan Copot Kadis PUPR Samarinda Menguat, DPRD: Itu Hak Wali Kota

Abdul Rohim, Anggota DPRD Kota Samarinda

Samarinda, klikmerdeka.com – Desakan agar Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Samarinda, Desy Damayanti, semakin menguat di suarakan.

Isu ini mencuat setelah Wali Kota mengungkapkan bahwa Desy tengah menderita suatu penyakit, yang disebut-sebut menjadi alasan ketidakhadirannya dalam beberapa rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Samarinda terkait polemik upah pekerja Teras Samarinda.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa keputusan mengenai pergantian Kepala Dinas sepenuhnya merupakan hak prerogatif Wali Kota.

“Mengganti Kadis PUPR adalah hak prerogatif Wali Kota, karena kepala dinas merupakan pembantu kepala daerah,” ujar Rohim saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Selasa (11/3/2025).

Ia menjelaskan bahwa prerogatif tersebut memberi kewenangan penuh kepada Wali Kota untuk mengganti atau mempertahankan pejabat di lingkungan pemerintahannya tanpa perlu persetujuan pihak lain.

Menurut Rohim, jika Wali Kota menilai Desy Damayanti tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal dan berpotensi menghambat program kerja, maka pencopotan bisa menjadi opsi. Namun, jika kondisi kesehatannya tidak berdampak pada kinerja, maka hal tersebut bukanlah masalah utama.

Alih-alih menyoroti pergantian pejabat OPD, Rohim menyatakan bahwa DPRD saat ini lebih fokus menyelesaikan polemik pembayaran upah pekerja Teras Samarinda. Setelah persoalan ini rampung, barulah pihaknya mengevaluasi proyek-proyek lainnya.

“Meskipun masalah ini berada di bawah kewenangan PUPR, tapi ujung-ujungnya masyarakat akan menggugat Wali Kota,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Rohim mengungkapkan bahwa DPRD telah menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kota Samarinda untuk membahas efisiensi anggaran dan penyelesaian persoalan upah pekerja.

“Dalam pertemuan itu, Wali Kota menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan masalah ini. Kita tunggu saja, semoga mediasi di Kejari kemarin menjadi bagian dari upaya tersebut,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda telah memfasilitasi mediasi antara pekerja dan kontraktor proyek, PT Samudra Anugrah Indah Permai (SAIP), pada Kamis (6/3/2025). Dalam pertemuan tersebut, PT SAIP berkomitmen membayar upah pekerja sebesar Rp 357.545.200 paling lambat pada 24 Maret 2025. (*)