Daerah  

Di Tengah Tuntutan Efisiensi, Renovasi Rumah Jabatan Rp25 Miliar Pemprov Kaltim Tuai Sorotan

Rumah jabatan Pemprov Kaltim, sumber :KP

Samarinda, klikmerdeka.com – Klarifikasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terkait anggaran Rp25 miliar untuk renovasi rumah dinas justru belum sepenuhnya meredam sorotan publik. Meski disebut tidak digunakan untuk satu bangunan, besarnya nilai anggaran tetap memicu pertanyaan soal prioritas belanja daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menyatakan bahwa anggaran tersebut merupakan akumulasi dari berbagai kebutuhan fasilitas pimpinan daerah, bukan hanya satu rumah dinas.

Namun, berdasarkan data Inaproc Kaltim, dana tersebut tetap terkonsentrasi pada fasilitas elite pemerintahan: sekitar Rp12 miliar untuk rumah jabatan gubernur, Rp8,2 miliar untuk kantor gubernur, dan Rp4,9 miliar untuk rumah jabatan wakil gubernur dengan total 57 item kegiatan.

Rinciannya pun tidak sederhana. Untuk rumah jabatan gubernur saja, terdapat 35 item kegiatan, mulai dari rehabilitasi bangunan hingga pengadaan furnitur dan fasilitas penunjang. Di sisi lain, kantor gubernur mendapat alokasi untuk penataan ruang kerja, sementara rumah jabatan wakil gubernur mencakup belasan item rehabilitasi dan pengadaan.

Di luar pekerjaan fisik, anggaran juga mengalir ke jasa perencanaan, konsultan pengawas, hingga pemeliharaan rutin tahunan menambah panjang daftar belanja yang dinilai publik semakin membengkak.

Pemprov berdalih penganggaran dilakukan bertahap melalui APBD 2024 hingga perubahan 2025, serta menyebut kondisi bangunan yang lama tidak ditempati sebagai alasan utama renovasi menyeluruh.

Namun, di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, kebijakan ini dinilai problematis. Akademisi Universitas Mulawarman menilai alokasi Rp25 miliar untuk fasilitas pimpinan tidak mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi publik.

Ia mempertanyakan urgensi puluhan item pengadaan tersebut, serta mengingatkan bahwa belanja yang tidak langsung menyentuh kebutuhan masyarakat berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Kritik ini mempertegas satu hal: persoalan bukan sekadar apakah anggaran digunakan untuk satu atau beberapa bangunan, melainkan sejauh mana kebijakan belanja daerah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Di tengah tekanan ekonomi dan kebutuhan layanan dasar yang masih belum merata, publik kini menunggu apakah Pemprov Kaltim mampu membuktikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memiliki urgensi, atau justru sebaliknya.