Samarinda, klikmerdeka.com – Di tengah perjuangannya melawan penyakit tumor jinak, Andi Denil Andika Saputra justru harus menghadapi persoalan lain yang tak kalah berat. Petugas keamanan yang bekerja di lingkungan Universitas Mulawarman (Unmul) itu diduga tidak menerima hak-haknya secara layak selama menjalani masa pengobatan. Kisah tersebut kini berujung laporan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Samarinda.
Mengutip informasi dari Pusaranmedia, PT Lima Menara Utama selaku perusahaan outsourcing yang menaungi Andi dilaporkan keluarga korban atas dugaan menghilangkan hak pekerja yang sedang sakit.
Andi diketahui bekerja sebagai petugas keamanan di Auditorium Universitas Mulawarman sejak 2024. Selama bekerja, ia menerima upah sesuai Upah Minimum Regional (UMR) Kota Samarinda sebesar Rp3,9 juta per bulan.
Namun keadaan berubah sejak Februari 2026, ketika Andi mulai menjalani pengobatan akibat tumor jinak yang dideritanya. Selama empat bulan terakhir, keluarga menyebut Andi hanya menerima pembayaran satu kali sebesar Rp300 ribu saat dirinya terbaring sakit.
Tidak hanya persoalan upah, keluarga juga mengaku kecewa lantaran posisi kerja Andi disebut telah digantikan orang lain tanpa adanya pemberitahuan resmi dari perusahaan. Hingga kini, korban disebut tidak pernah menerima surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun penjelasan terkait status pekerjaannya.
Kakak korban, Denis, yang mendatangi Disnaker Samarinda untuk melakukan mediasi, mengaku prihatin dengan kondisi sang adik yang dinilai terlantar tanpa kejelasan hak sebagai pekerja.
“Di sana juga tidak ada kompensasi, BPJS atau kejelasan karyawan di perusahaan itu sehingga adik saya terlantar begini,” ujarnya saat ditemui di Disnakertrans Kaltim, Selasa (2/6/2026).
Pihak keluarga berharap pemerintah melalui Disnaker dapat menindaklanjuti laporan tersebut dan memeriksa dugaan pelanggaran hak pekerja yang dilakukan perusahaan outsourcing itu.
Sementara itu, Mediator Ahli Muda Disnaker Kota Samarinda, Zulfiannor, membenarkan pihaknya telah menerima laporan tersebut. Ia menyebut perusahaan diduga melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan ketenagakerjaan.
“Kami juga telah melakukan pemanggilan pertama kepada pihak perusahaan dan keluarga korban, namun perusahaan tersebut tidak hadir di kantor kami,” katanya.
Disnaker Samarinda berencana kembali melayangkan pemanggilan kedua kepada pihak perusahaan agar persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi dan menghasilkan kejelasan bagi pekerja yang bersangkutan. (red)












