Samarinda, klikmerdeka.com – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, memberikan klarifikasi terkait polemik anggaran rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur yang menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam keterangannya kepada awak media melalui sambungan telepon, Kamis (2/4/2026) sore, Seno mengakui bahwa penjelasan sebelumnya belum tersampaikan secara utuh karena keterbatasan waktu dan ruang wawancara.
“Dalam wawancara tadi, saya merasa waktu yang tersedia sangat terbatas, sehingga belum bisa menjelaskan secara lengkap dan mendalam terkait substansi anggaran fasilitas rumah jabatan serta ruang kerja pimpinan daerah,” ujarnya.
Ia juga memahami jika sebagian masyarakat menilai penjelasan sebelumnya kurang tepat, khususnya terkait alokasi anggaran lebih dari Rp25 miliar dalam APBD 2025.
“Kami sangat menghargai perhatian masyarakat. Mungkin penyampaian kami sebelumnya kurang pas, sehingga menimbulkan kesan yang tidak sesuai di tengah keprihatinan publik. Untuk itu, kami ingin meluruskan dengan lebih terbuka,” jelasnya.
Seno menegaskan bahwa rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur bukanlah fasilitas pribadi, melainkan aset negara yang digunakan untuk menunjang pelayanan publik. Anggaran yang dialokasikan, menurutnya, difokuskan untuk rehabilitasi bangunan yang telah berusia puluhan tahun, peningkatan sistem keamanan, hingga penyediaan ruang operasional.
“Fasilitas ini juga digunakan untuk kegiatan resmi seperti penerimaan tamu daerah, koordinasi pembangunan, hingga kegiatan keagamaan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa anggaran Rp25 miliar tersebut tidak digunakan untuk satu item saja, melainkan tersebar dalam berbagai kebutuhan, termasuk perbaikan ruang kerja gubernur, rumah jabatan, hingga operasional harian.
“Tujuannya agar fasilitas tetap layak dan fungsional, sehingga pimpinan daerah dapat bekerja optimal dalam melayani masyarakat Kalimantan Timur,” katanya.
Seno juga menekankan bahwa rumah jabatan tidak tertutup untuk masyarakat. Ia menyebut, dalam beberapa kesempatan, fasilitas tersebut telah dibuka untuk umum, termasuk saat momen Idulfitri.
“Warga bebas datang untuk bersilaturahmi, berfoto, dan makan bersama. Ini menunjukkan bahwa rumah jabatan adalah rumah rakyat, bukan sekadar tempat tinggal pejabat,” tegasnya.
Terkait mekanisme penganggaran, Seno menjelaskan bahwa seluruh proses telah mengikuti prosedur yang berlaku, mulai dari usulan oleh SKPD, pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga persetujuan bersama DPRD dalam penyusunan APBD.
“Semua melalui tahapan KUA-PPAS hingga ditetapkan dalam Perda APBD, dan diawasi sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Seno menegaskan komitmennya untuk tetap terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat.
“Kami sangat terbuka dengan pengawasan publik, agar setiap rupiah dari APBD benar-benar digunakan sebaik mungkin untuk kemaajuan Kalimantan Timur,” pungkasnya. (*)












