DPRD Samarinda Dorong Efisiensi APBD 2027 Tanpa Mengurangi Pelayanan Dasar

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar (ist)

Samarinda, klikmerdeka.com – Di tengah kebijakan pemerintah pusat yang mendorong efisiensi anggaran, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kini mulai menyusun proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Penyusunan anggaran tersebut menjadi perhatian DPRD Samarinda agar kebijakan efisiensi tidak berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, yang turut terlibat dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027, mengatakan efisiensi tetap diperlukan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun, menurutnya, efisiensi anggaran harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan, penghematan tidak boleh dilakukan dengan mengurangi program-program yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar.

“Anggaran memang harus dibuat lebih efisien, tetapi jangan sampai kebutuhan dasar masyarakat ikut dikurangi,” ucap Deni, Jumat (21/8/2026).

Deni menjelaskan, penyusunan APBD 2027 harus diarahkan pada belanja yang memiliki manfaat nyata. Setiap anggaran yang dialokasikan, kata dia, harus memiliki target dan hasil yang jelas sehingga dapat memberikan dampak langsung terhadap masyarakat Samarinda.

“Kita ingin setiap belanja punya hasil yang bisa dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Selain melakukan efisiensi terhadap belanja daerah, Deni juga menilai peningkatan pendapatan daerah menjadi salah satu hal penting dalam menjaga kemampuan fiskal Pemkot Samarinda. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai perlu dilakukan untuk memperkuat pembiayaan berbagai program pembangunan.

Meski demikian, upaya meningkatkan pendapatan daerah harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat. Pemerintah diminta mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial tanpa menambah beban ekonomi masyarakat secara berlebihan.

“Pendapatan daerah perlu ditingkatkan, tetapi jangan sampai caranya justru menambah beban masyarakat,” tegas Deni.

Ia berharap pembahasan KUA-PPAS 2027 dapat menghasilkan perencanaan anggaran yang realistis, efisien, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. (fon/ Adv)