DPRD Samarinda Dorong Subsidi Sekolah Swasta untuk Siswa Tak Tertampung di Negeri

Wakil Ketua IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti

Samarinda, klikmerdeka.com – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti kembali mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk memberikan subsidi kepada sekolah swasta guna membantu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri saat proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Menurut Sri Puji, persoalan penerimaan siswa baru hampir selalu menjadi polemik setiap tahun, terutama bagi keluarga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang kesulitan memasukkan anak mereka ke sekolah negeri, Senin (25/5/26).

Ia mengatakan, banyak siswa yang akhirnya tidak melanjutkan pendidikan karena tidak diterima di sekolah negeri, sementara orang tua tidak mampu membayar biaya sekolah swasta.

“Rata-rata yang tidak keterima di sekolah negeri itu anak-anak dari desil 1 sampai desil 4. Dan akhirnya ada yang tidak bersekolah. Tadi juga ada keluhan dari beberapa camat terkait kondisi itu,” ujarnya usai menghadiri sosialisasi dan petunjuk teknis SPMB di Samarinda.

Sri Puji menjelaskan, DPRD Kota Samarinda sebenarnya sudah pernah mengusulkan solusi terhadap persoalan tersebut sejak dua hingga tiga tahun lalu melalui rapat paripurna bersama pemerintah kota.

Salah satu usulan yang disampaikan yakni skema subsidi silang atau bantuan pembiayaan bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri agar dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.

“Kami pernah mengusulkan supaya anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri bisa dialihkan ke sekolah swasta dengan pembiayaan dari pemerintah kota, misalnya untuk membayar SPP,” katanya.

Namun hingga saat ini, program tersebut belum terealisasi secara maksimal. Ia menilai kondisi efisiensi anggaran menjadi salah satu faktor yang membuat pemerintah kota belum mampu menjalankan kebijakan tersebut.

“Apalagi sekarang ada efisiensi, saya kira pemerintah kota pasti cukup berat untuk menjalankan program itu,” ujarnya.

Selain persoalan penerimaan siswa baru, Sri Puji juga menyoroti kebijakan pendidikan dasar terkait aturan larangan calistung (membaca, menulis, dan berhitung) di tingkat TK yang dinilai tidak sinkron dengan kurikulum di SD kelas 1.

Menurutnya, banyak anak akhirnya mengalami kesulitan saat memasuki jenjang sekolah dasar karena belum mampu membaca dan menulis, sementara materi pembelajaran di SD sudah berbentuk narasi dan cerita.

“Di TK tidak boleh calistung, tapi buku kelas 1 SD justru berbentuk cerita. Anak-anak yang belum bisa baca akhirnya kesulitan mengikuti pelajaran,” jelasnya.

Ia menilai ketidaksinkronan kebijakan tersebut justru membuat orang tua terbebani karena akhirnya memilih memasukkan anak ke tempat les tambahan.

“Jadi seolah-olah dipaksakan. Orang tua mungkin protes kalau sekolah berbayar, tapi rela membayar les yang biayanya bahkan bisa lebih mahal,” katanya.

Sri Puji berharap pemerintah pusat segera melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan nasional, khususnya terkait kurikulum pendidikan dasar agar lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.

Menurutnya, kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan kesiapan anak dan kemampuan guru dalam proses pembelajaran di kelas.

“Kalau satu guru harus mengajar 30 murid yang sebagian belum bisa baca dan tulis, tentu akan sulit. Maka kebijakan pusat juga harus sinkron dengan kondisi nyata di sekolah,” pungkasnya. (fon/adv)