DPRD Samarinda Mediasi BPN dan Perusahaan Tambang Perjelas Status Lahan Konsesi

Rapat Hearing Komisi I DPRD Kota Samarinda bersama dengan BPN Kota Samarinda dan perusaan terkait (ist)

Samarinda, klikmerdeka.com – Komisi I DPRD Kota Samarinda memfasilitasi pertemuan antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Samarinda dengan empat perusahaan pertambangan sebagai upaya memperkuat koordinasi dalam pendataan lahan konsesi. Hearing tersebut digelar untuk membantu BPN memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses inventarisasi pertanahan sekaligus memastikan kejelasan status lahan di sejumlah wilayah Kota Samarinda.

Sekertaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menjelaskan bahwa agenda tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan BPN yang meminta DPRD menjadi fasilitator pertemuan dengan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan.

“Pertemuan ini berawal dari permohonan BPN kepada Komisi I DPRD agar memfasilitasi audiensi dengan perusahaan-perusahaan terkait. Tujuannya untuk memperoleh kejelasan data lahan konsesi sebagai bagian dari inventarisasi pertanahan di Kota Samarinda,” ujar Ronal, saat ditemui oleh awak media, Rabu (1/7/2026).

Menurut Ronal, terdapat dua poin penting yang dihasilkan dalam hearing tersebut. Pertama, adanya klarifikasi mengenai status lahan konsesi di kawasan Sungai Kapi, Kecamatan Sambutan. Kedua, komitmen perusahaan untuk memberikan data mengenai wilayah konsesi kepada BPN melalui mekanisme yang berlaku.

Dalam pertemuan itu, PT Insani Bara Perkasa menyampaikan bahwa perusahaan tidak memiliki lahan konsesi di kawasan Sungai Kapi. Informasi tersebut dinilai penting karena dapat memberikan kepastian kepada pemerintah maupun masyarakat terkait status lahan di wilayah tersebut.

“Kalau memang tidak ada lahan konsesi perusahaan di Sungai Kapih, tentu ini akan mempermudah pelayanan administrasi kepada masyarakat. Nantinya pemerintah di tingkat kelurahan juga memiliki dasar informasi yang lebih jelas ketika memberikan pelayanan kepada warga,” katanya.

Selain PT Insani Bara Perkasa, hearing juga dihadiri PT Lana Harita Indonesia, PT Makam Sumber Jaya, dan PT Multi Harapan Utama. Keempat perusahaan tersebut menyatakan siap memberikan data maupun dokumen yang diperlukan BPN apabila diminta secara resmi.

Ronal menegaskan bahwa pembahasan dalam hearing tidak berkaitan dengan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) ataupun persoalan lain di luar bidang pertanahan.

“Tujuan BPN sebenarnya sederhana, yaitu menginventarisasi seluruh lahan berdasarkan fungsi penggunaan. Dengan data yang lengkap, mereka bisa mengetahui apakah masih ada tumpang tindih kepemilikan, persoalan administrasi, atau kendala lain yang perlu diselesaikan sebelum proses sertifikasi dilakukan,” jelasnya.

Ia menambahkan, DPRD hanya menjalankan fungsi fasilitasi agar komunikasi antara BPN dan perusahaan berjalan lebih efektif. Selanjutnya, proses pengumpulan data dan tindak lanjut sepenuhnya menjadi kewenangan BPN.

“Kami di Komisi I hanya memediasi agar komunikasi antara BPN dan perusahaan berjalan baik. Alhamdulillah seluruh perusahaan yang hadir menyatakan siap memberikan informasi yang diperlukan,” tutup Ronal. (fon/adv)