Samarinda, klikmerdeka.com – Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda untuk mengoptimalkan sosialisasi berbagai kebijakan kepada masyarakat, khususnya para sopir truk.
Menurut Ronal, sosialisasi yang menyeluruh sangat penting agar setiap kebijakan yang diterapkan pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat dan para pelaku usaha transportasi. Dengan komunikasi yang optimal, berbagai persoalan di lapangan diharapkan dapat diminimalkan.
“OPD terkait seperti Dishub harus mengoptimalkan sosialisasi secara luas kepada masyarakat dan para sopir,” jelas Ronal, Jumat (28/8/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, aspirasi dan masukan yang disampaikan para sopir truk juga harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Menurutnya, masukan positif dari para pengemudi perlu segera direspons sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki pelayanan.
“Masukan-masukan positif dari kawan-kawan sopir truk harus segera direspons dan dibenahi oleh Dishub,” tegasnya.
Ronal menilai, pemerintah perlu menjaga keseimbangan dalam menjalankan sistem pelayanan dan menerapkan kebijakan. Penataan transportasi memang diperlukan untuk menciptakan ketertiban, namun kebijakan tersebut juga harus memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi para pelaku usaha maupun pengemudi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Ini semua demi menjaga keseimbangan sistem pelayanan, sehingga para pelaku usaha dan pengemudi tetap dapat bekerja dengan tenang dan tertata,” tuturnya.
Ia berharap komunikasi antara pemerintah daerah dan para sopir terus dibangun secara terbuka. Dengan begitu, setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui dialog dan evaluasi bersama.
Di akhir keterangannya, Ronal turut menyinggung persoalan pengaturan bahan bakar minyak (BBM). Ia mengingatkan agar setiap instansi menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
Menurutnya, Dishub sebaiknya fokus pada tugas dan fungsi di bidang transportasi, sementara persoalan terkait penyaluran dan pengaturan BBM merupakan kewenangan pihak yang berkompeten.
“Intinya Dishub tidak usah ikut atur BBM, biarkan Pertamina saja,” pungkasnya. (fon/ Adv)












