DPRD Samarinda Minta Kesejahteraan Guru PAUD Pendamping ABK Diperhatikan

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti

Samarinda, klikmerdeka.com – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti kesejahteraan tenaga pendidik PAUD, khususnya guru yang bertugas mendampingi anak berkebutuhan khusus (ABK). Besaran insentif yang diterima sebagian guru PAUD swasta dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah karena berkaitan dengan beban kerja dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan pendidikan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus harus berjalan seiring dengan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pengajar.

“Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Karena itu, guru yang bertugas mendampingi anak berkebutuhan khusus juga harus memperoleh perhatian yang sesuai dengan tanggung jawabnya,” kata Puji, Kamis (15/10/2026).

Puji menjelaskan, insentif yang diterima sebagian guru PAUD swasta di Samarinda disebut hanya berkisar Rp500 ribu hingga Rp700 ribu setiap bulan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena guru pendamping memiliki tanggung jawab tambahan dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus.

Menurutnya, pendampingan ABK membutuhkan kesabaran, perhatian, serta kemampuan khusus agar proses pembelajaran dapat berlangsung sesuai kebutuhan masing-masing anak. Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan beban kerja tenaga pendidik dalam menentukan bentuk dukungan dan pemberian insentif.

Ia juga menilai keberadaan guru pendamping sangat penting untuk memastikan anak berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan belajar yang setara dengan peserta didik lainnya.

“Dukungan terhadap guru juga harus menjadi perhatian. Hak siswa dan kebutuhan tenaga pendidik perlu dipertimbangkan secara bersamaan,” ujarnya.

Puji berharap pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda melakukan evaluasi terhadap kondisi guru PAUD, terutama tenaga pengajar di sekolah swasta yang mendampingi ABK.

Komisi IV mendorong agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui kebijakan yang memperhatikan kebutuhan peserta didik sekaligus kesejahteraan tenaga pendidik. Dengan demikian, pelayanan pendidikan inklusif dapat berjalan lebih optimal dan guru memperoleh dukungan sesuai tanggung jawabnya. (fon/ adv)