Samarinda, klikmerdeka.com – Rencana pengalihan tanggungan 49 ribu peserta BPJS Kesehatan kategori Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU-BP) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke Pemerintah Kota Samarinda mendapat sorotan DPRD Kota Samarinda. Kebijakan itu diminta ditunda sementara hingga kesiapan anggaran dan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat dipastikan aman.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, mengatakan pengalihan peserta BPJS tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama terkait pembiayaan dan keberlanjutan layanan kesehatan warga.
Menurutnya, masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat perubahan kebijakan administrasi. Selama ini peserta yang ditanggung pemerintah harus tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa hambatan, Kamis (30/4/26).
“Yang kita khawatirkan itu dampaknya di lapangan. Jangan sampai masyarakat datang berobat, tapi tidak lagi tercover dan akhirnya dirugikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, APBD Kota Samarinda saat ini sudah berjalan sehingga ruang fiskal pemerintah daerah cukup terbatas. Jika ada penambahan beban pembiayaan, maka harus dibahas kembali melalui mekanisme APBD Perubahan.
Karena itu, Ismail meminta adanya komunikasi dan koordinasi lebih intensif antara Pemkot Samarinda dengan Pemprov Kaltim agar keputusan yang diambil tidak merugikan masyarakat.
“Perlu duduk bersama. Minimal dibahas di perubahan anggaran. Tidak bisa langsung dialihkan di tengah tahun berjalan,” tegasnya.
Di sisi lain, ia menilai kontribusi pembiayaan dari Pemerintah Provinsi untuk Kota Samarinda selama ini cukup wajar, mengingat jumlah penduduk Samarinda merupakan yang terbesar di Kalimantan Timur dan mendekati 900 ribu jiwa.
Meski begitu, ia menegaskan setiap kebijakan redistribusi peserta BPJS tetap harus mengutamakan kesiapan daerah dan perlindungan terhadap hak layanan kesehatan warga.
“Intinya jangan sampai kebijakan ini malah mengorbankan pelayanan kesehatan warga. Itu yang harus jadi prioritas,” pungkasnya. (fon/adv)












