DPRD Samarinda Sebut RIPPARDA Rampung Tahun Ini

Kawasan Citra Niaga Samarinda (foto: Istimewa).

Samarinda, klikmerdeka.com – DPRD Kota Samarinda menargetkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) 2025-2045 dapat dituntaskan tahun ini.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Kamaruddin, mengatakan regulasi tersebut kembali masuk dalam agenda pembentukan peraturan daerah setelah sebelumnya belum dapat dilanjutkan karena keterbatasan slot pembahasan.

“Kita berharap proses penyempurnaan substansi dapat dituntaskan tahun ini. Jadi, pembahasannya bisa segera dilanjutkan sesuai tahapan yang berlaku,” kata Kamaruddin, Senin (24/8/2026).

Menurutnya, kesempatan pembahasan pada 2026 harus dimanfaatkan secara maksimal. DPRD ingin memastikan materi yang nantinya dituangkan dalam perda benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan pariwisata Samarinda.

“Jangan sampai dokumen yang sudah ada langsung digunakan tanpa melihat perkembangan kondisi daerah sekarang. Kita perlu memastikan substansinya masih relevan,” ujarnya.

Kamaruddin menjelaskan, pembahasan RIPPARDA tidak hanya berkaitan dengan substansi utama dokumen, tetapi juga mencakup berbagai penyesuaian teknis. Sejumlah perangkat daerah dilibatkan untuk memberikan masukan serta mencermati kembali materi yang terdapat dalam dokumen tersebut.

“Beberapa hal masih kita cermati, termasuk dasar hukum, penyebutan perangkat daerah, dan nomenklatur wilayah. Ini perlu diselaraskan agar tidak menimbulkan persoalan ketika sudah menjadi regulasi,” jelasnya.

Ia menilai RIPPARDA memiliki peran penting karena akan menjadi acuan pembangunan pariwisata Samarinda dalam periode panjang hingga 2045. Dokumen tersebut diharapkan mampu menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pengembangan destinasi dan potensi wisata.

“Harapannya, pembangunan pariwisata tidak berjalan sendiri-sendiri. Semua perangkat daerah harus memiliki arah yang sama, sehingga program yang dibuat bisa saling mendukung,” tegas Kamaruddin.

Dengan adanya regulasi tersebut, DPRD berharap pengembangan sektor pariwisata Samarinda dapat dilakukan lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan. Kebijakan itu juga diharapkan tetap mampu menyesuaikan potensi serta perkembangan daerah hingga 2045. (fon/ Adv)