DPRD Samarinda Soroti Pemadaman Listrik, Minta PLN Tingkatkan Transparansi

ilustrasi perbaikan listrik

Samarinda, klikmerdeka.com – DPRD Kota Samarinda meminta PT PLN lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah. Keterbukaan dinilai penting agar masyarakat memiliki waktu untuk melakukan antisipasi terhadap gangguan pelayanan listrik, terutama bagi pelaku usaha, layanan publik, maupun aktivitas rumah tangga yang bergantung pada pasokan listrik yang stabil.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pemadaman yang terjadi belakangan ini diduga berkaitan dengan terganggunya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN. Kondisi tersebut disebut tidak hanya dirasakan di Kalimantan Timur, tetapi juga sempat terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia.

“Persoalan ini diduga berkaitan dengan berkurangnya pasokan batu bara untuk pembangkit. Jika pasokan energi tidak mencukupi kebutuhan, tentu kemampuan penyediaan listrik juga ikut terdampak,” ujarnya.

Politisi asal PKS itu, juga menyampaikan bahwa pemadaman listrik memberikan dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Selain mengganggu pekerjaan, kegiatan belajar, dan aktivitas rumah tangga, kondisi tersebut juga berpotensi menurunkan produktivitas pelaku usaha yang sangat bergantung pada pasokan listrik, seperti sektor perdagangan, jasa, hingga industri kecil dan menengah.

Karena itu, ia meminta PLN tidak hanya fokus mempercepat pemulihan pasokan listrik, tetapi juga memperbaiki pola komunikasi kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan lebih awal dinilai dapat membantu warga mengatur aktivitas dan meminimalkan kerugian akibat pemadaman.

“Kalau memang harus ada pemadaman, jadwalnya sebaiknya diumumkan secara luas beberapa hari sebelumnya. Warga perlu mengetahui lokasi, waktu, dan durasi pemadaman agar bisa bersiap,” katanya.

Rohim menambahkan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung dalam penyediaan energi listrik karena seluruh kebijakan terkait pasokan batu bara maupun operasional pembangkit berada di bawah pemerintah pusat dan PLN.

Meski demikian, DPRD tetap akan menyampaikan aspirasi masyarakat agar persoalan tersebut segera memperoleh perhatian. Ia berharap distribusi energi ke pembangkit kembali normal sehingga pemadaman tidak lagi terjadi, kualitas pelayanan listrik meningkat, serta aktivitas masyarakat dan roda perekonomian di Kota Samarinda dapat berjalan tanpa gangguan berarti. (fon/adv)