Samarinda, klikmerdeka.com – Kelanjutan pembangunan Teras Samarinda Tahap III masih belum dapat dipastikan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2027. DPRD Kota Samarinda menyatakan keputusan terkait proyek tersebut akan bergantung pada usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda serta kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mengambil sikap apakah akan menyetujui atau menolak kelanjutan pembangunan Teras Samarinda Tahap III. Menurutnya, DPRD masih menunggu rancangan APBD 2027 yang akan diajukan oleh pemerintah kota.
“Kita masih belum bisa memastikan apakah teman-teman di DPRD menyetujui untuk dilanjutkan atau tidak. Karena itu kita masih mau melihat usulan dari Pemkot Samarinda, apakah itu dimasukkan dalam rancangan APBD 2027,” ujarnya, Jumat (26/6/2026).
Politikus PKS itu menjelaskan, setiap proyek infrastruktur yang membutuhkan anggaran besar akan dikaji secara cermat. DPRD, kata dia, akan memastikan terlebih dahulu apakah kondisi fiskal daerah telah mampu memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat sebelum mengalokasikan anggaran untuk proyek pembangunan berskala besar.
Menurut Abdul Rohim, pembangunan infrastruktur memang penting untuk mendukung perkembangan kota. Namun, di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah harus mampu menentukan skala prioritas agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan dasar yang optimal.
“Jadi proyek-proyek infrastruktur yang cenderung membutuhkan dana yang cukup besar, itu pastinya akan kita pertimbangkan. Bahwa anggaran yang ada apakah sudah bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat. Kalau itu sudah terpenuhi, baru kita berpikir untuk spending anggaran pada kepentingan infrastruktur yang lebih besar,” jelasnya.
Sebaliknya, apabila hasil inventarisasi menunjukkan masih ada kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, DPRD menilai pembangunan proyek-proyek besar, termasuk Teras Samarinda Tahap III, sebaiknya ditunda hingga kondisi keuangan daerah lebih memadai.
“Tapi kalau misalnya layanan dasar yang kita inventarisasi semuanya masih ada yang belum terpenuhi, maka tentu saja kita akan menahan belanja untuk infrastruktur yang lebih besar,” tegas Abdul Rohim.
Ia menambahkan, prinsip utama DPRD Kota Samarinda dalam pembahasan APBD adalah memastikan setiap kebijakan anggaran memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena itu, pemenuhan layanan dasar akan tetap menjadi prioritas dibandingkan pembangunan fisik yang masih dapat dijadwalkan kembali.
“Jadi pada prinsipnya, kita di DPRD tetap berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (fon/adv)












