Tenggarong, klikmerdeka.com — Dugaan pungutan Rp650 per ton dalam aktivitas bongkar muat di Kuala Samboja menjadi sorotan dalam aksi Pemuda Maritim Kalimantan Timur-Utara (PMKU) di Polres Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (24/8).
Massa mendesak aparat mengusut dasar hukum pungutan, mekanisme penagihan hingga aliran dana yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Aksi penyampaian aspirasi itu juga diwarnai dugaan penghadangan oleh sejumlah pihak yang disebut berasal dari Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kuala Samboja.
Dalam aksi tersebut, massa mengaku sempat dihadang ketika hendak menyampaikan aspirasi kepada pihak kepolisian. Peristiwa itu disebut terjadi di area depan Polres Kukar.
PMKU mempertanyakan alasan penghadangan tersebut. Mereka menilai penyampaian aspirasi seharusnya dapat berlangsung secara aman dan tertib selama dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami datang ke Polres untuk menyampaikan aspirasi, bukan untuk mencari keributan. Karena itu kami mempertanyakan mengapa ketika hendak menyampaikan aspirasi justru ada pihak yang menghadang,” ujar Edwin, selaku penanggung jawab aksi.
Minta Aparat Pastikan Aksi Berlangsung Tertib
PMKU meminta aparat memastikan proses penyampaian pendapat berlangsung aman dan tertib. Mereka juga mengimbau seluruh pihak tidak melakukan tindakan yang berpotensi memicu konflik terkait persoalan aktivitas bongkar muat di Kuala Samboja.
Terkait ada atau tidaknya pelanggaran dalam dugaan penghadangan tersebut, PMKU menyerahkan penilaian dan penanganannya kepada pihak kepolisian sesuai kewenangan.
Soroti Dugaan Pungutan Rp650 per Ton
Selain dugaan penghadangan, PMKU mendesak Polres Kukar menindaklanjuti dugaan pungutan sebesar Rp650 per ton dalam aktivitas bongkar muat di Kuala Samboja.
Menurut PMKU, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut nominal pungutan, tetapi juga perlu ditelusuri dari sisi dasar hukum, pihak yang menetapkan tarif, mekanisme penagihan, penerima dana, hingga pertanggungjawaban atas pembayaran tersebut.
Dugaan pungutan itu disebut berkaitan dengan biaya administrasi atau pengawasan Rencana Kerja Bongkar Muat (RKBM).
Massa juga meminta aparat memeriksa dokumen Notulen Rapat DPC APBMI Kuala Samboja tertanggal 28 September 2022 yang memuat pembahasan sejumlah komponen tarif dan biaya bongkar muat.
PMKU menegaskan dokumen tersebut bukan dijadikan sebagai dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran, melainkan sebagai salah satu bahan yang perlu diverifikasi untuk memastikan dasar hukum dan kewenangan atas tarif yang dibahas.
Desak Transparansi dan Penelusuran Aliran Dana
PMKU meminta aparat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dugaan pungutan tersebut, termasuk menelusuri aliran dana apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Pemeriksaan diharapkan mencakup jumlah dana yang telah dipungut, pihak yang melakukan penagihan, penerima pembayaran, rekening atau tempat penyetoran, dokumen dasar penagihan, bukti pembayaran atau invoice, serta dasar hukum penetapan tarif.
Massa meminta seluruh informasi tersebut diuji berdasarkan dokumen dan bukti transaksi, bukan hanya berdasarkan klaim atau kesepakatan internal.
Jika pungutan tersebut memiliki dasar hukum dan mekanisme yang sah, PMKU meminta pihak terkait dapat menunjukkannya melalui dokumen resmi. Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, mereka meminta aparat menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.
Delapan Poin yang Diminta PMKU
Dalam aksinya, PMKU menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Polres Kukar. Di antaranya meminta aparat menerima dan menindaklanjuti informasi mengenai dugaan penarikan biaya administrasi RKBM sebesar Rp650 per ton di wilayah Pelabuhan Muara Jawa/KUPP Kuala Samboja.
PMKU juga meminta dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, termasuk KUPP Kuala Samboja, APBMI, Perusahaan Bongkar Muat (PBM), serta pengguna jasa.
Selain itu, massa meminta aparat memeriksa dasar hukum pemberlakuan tarif Rp650 per ton beserta dokumen yang menjadi dasar penagihan.
Pemeriksaan juga diminta mencakup dokumen transaksi, bukti pembayaran, kuitansi, invoice, rekening penerima, dan dokumen pertanggungjawaban dana.
Jika ditemukan indikasi penyimpangan, PMKU meminta dilakukan penelusuran aliran dana atau follow the money. Mereka juga meminta aparat berkoordinasi dengan instansi terkait apabila persoalan tersebut berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), administrasi kepelabuhanan, atau kewenangan Kementerian Perhubungan.
Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai tindak pidana, PMKU meminta proses hukum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Terakhir, massa meminta adanya informasi mengenai perkembangan penanganan laporan kepada pihak pelapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aksi Berakhir, Pengawalan Berlanjut
PMKU menegaskan aksi di Polres Kukar bukan akhir dari persoalan yang mereka soroti. Massa menyatakan akan terus mengawal tindak lanjut aparat terkait dugaan pungutan dan aktivitas bongkar muat di Kuala Samboja.
“Kalau memang pungutan itu resmi, tunjukkan dasar hukumnya. Kalau memang sah, tunjukkan mekanismenya dan pertanggungjawabannya. Kami secara tegas akan tetap mengawal proses hingga ini tuntas,” tegas Edwin.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak APBMI Kuala Samboja mengenai dugaan penghadangan maupun dugaan pungutan Rp650 per ton yang disampaikan PMKU. (red)












