Daerah  

GMNI Kukar Khawatir terkait Sosio-Ekonomi Program “Gratispol” : Stimulus atau Ketergantungan Keberlanjutan Fiskal

Wakabid Kesarinahan GMNI KUKAR, Inayah Putri

Kukar, klikmerdeka.com – Pendidikan dan kesehatan gratis adalah hak konstitusional, namun tanpa peta jalan yang jelas, program ini berisiko menjadi sekadar komoditas politik tanpa peningkatan kualitas infrastruktur yang jelas dan kuat secara legitimasi. Dalam ekonomi, berlaku hukum There is no such thing as a free lunch. Program gratis sebenarnya tidak benar-benar gratis, melainkan pergeseran beban biaya.

Program gratis secara instan meruntuhkan hambatan finansial bagi kelompok rentan. Ini meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), terutama jika menyasar sektor pendidikan dan kesehatan.

Di sisi lain, perspektif sosiologis memandang potensi kegagalan dari kacamata dampak jangka panjang. Muncul kekhawatiran bahwa pola “serba gratis” justru akan menjebak masyarakat Kaltim dalam mentalisme ketergantungan. Kritik ini menekankan bahwa tanpa adanya syarat produktivitas, program ini hanya akan menjadi instrumen konsumsi jangka pendek yang tidak menyentuh akar kemiskinan.

“Pendidikan dan kesehatan gratis adalah hak konstitusional, namun tanpa peta jalan yang jelas, program ini berisiko menjadi sekadar komoditas politik tanpa peningkatan kualitas infrastruktur.” ujar Inayah Ayu Putriana.

Seringkali, layanan gratis berisiko pada penurunan kualitas akibat overcrowding (antrean panjang) karena permintaan yang melonjak tanpa dibarengi peningkatan fasilitas dan kelayakan penerima manfaat.

“Program Gratispol harus menjawab tantangan riil: Kenapa angka putus sekolah di pelosok Kaltim masih ada? Kenapa antrean RSUD masih mengular? Jangan sampai program ini hanya ‘gratis di kertas’ tapi ‘mahal di akses’. Kita butuh sistem yang inklusif, bukan sekadar janji manis.” Ucap Wakabid Kesarinahan DPC GMNI Kutai Kartanegara.

“Publik kini menanti transformasi paradigma pemerintah, apakah ‘Gratispol’ akan terjebak sebagai instrumen bantuan sosial yang konsumtif, atau mampu berevolusi menjadi investasi strategis Sumber Daya Manusia. Keberhasilan program ini tidak boleh hanya diukur melalui besaran serapan anggaran atau kuantitas penerima manfaat, melainkan melalui indikator kemandirian sosio-ekonomi masyarakat Kalimantan Timur. Parameter sejatinya adalah sejauh mana program ini mampu menciptakan exit strategy bagi kemiskinan, sehingga masyarakat tidak selamanya bergantung pada intervensi negara.” ujar Inayah Ayu Putriana

Program strategis seperti Gratispol di Kalimantan Timur memerlukan pendekatan yang seimbang antara apresiasi terhadap niat kebijakan dan kritik tajam terhadap implementasinya.