Daerah  

GMNI Samarinda Desak DPRD Kaltim Segera Gulirkan Hak Angket, Jangan Berhenti di Wacana

Samarinda, klikmerdeka.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Samarinda mendesak DPRD Kalimantan Timur segera mengambil langkah nyata terkait wacana penggunaan hak angket. Menurut GMNI, komitmen yang selama ini disampaikan masih sebatas pernyataan tanpa tindak lanjut yang jelas di hadapan publik.

Wakil Ketua Bidang Politik GMNI Samarinda, Gabriel, menegaskan bahwa hak angket merupakan instrumen pengawasan yang harus dijalankan secara serius, bukan sekadar dibahas tanpa kepastian.

“Jangan berhenti di level wacana. Hak angket bukan untuk dibicarakan terus-menerus, tetapi harus dijalankan. Publik tidak membutuhkan janji, publik membutuhkan keputusan,” tegas Gabriel, Senin (27/4/2026).

GMNI menilai penyampaian rencana pembahasan lintas fraksi justru berpotensi membuka ruang kompromi politik yang dapat memperlambat bahkan menggagalkan proses tersebut.

Menurut Gabriel, istilah “akan dibahas” kerap menjadi alasan untuk menunda penyelesaian isu yang tengah menjadi perhatian masyarakat.

“Kalimat itu terlalu sering menjadi pintu masuk untuk mengulur waktu. Jika terus terjadi, publik bisa menilai ada upaya meredam tekanan,” ujarnya.

GMNI menyebut persoalan ini menjadi ujian bagi DPRD Kaltim dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Karena itu, mereka meminta agar sikap politik dewan dibuktikan melalui tindakan konkret.

“Kalau memang serius, buktikan lewat keputusan di paripurna, bentuk panitia angket, dan buka seluruh prosesnya kepada publik. Jika tidak, masyarakat berhak menilai ini hanya manuver politik,” katanya.

Selain itu, GMNI juga menanggapi pernyataan Rudy Mas’ud yang menyatakan kesiapan membuka data. Menurut mereka, keterbukaan harus diwujudkan melalui kesediaan menghadapi mekanisme pengawasan resmi.

“Keterbukaan tidak cukup diukur dari pernyataan. Jika memang terbuka, seharusnya tidak ada alasan menghindari hak angket,” tegas Gabriel.

GMNI Samarinda memastikan akan terus mengawal perkembangan isu tersebut dan mendorong partisipasi publik apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari DPRD Kaltim.

“Ini bukan sekadar isu politik biasa, tetapi soal keberanian berpihak kepada rakyat. DPRD Kaltim sedang diuji,” tutupnya. (*)