Samarinda, klikmerdeka.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Samarinda menggelar aksi demonstrasi di Simpang Empat Lembuswana, Kamis (27/2/2025). Aksi bertajuk “Indonesia Gelap” ini digelar sebagai bentuk respons terhadap berbagai persoalan di tingkat daerah maupun nasional.
Koordinator Lapangan (Korlap) GMNI Samarinda, Rossa, menilai kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang tertuang dalam “Asta Cita” belum menunjukkan keberpihakan pada rakyat.
“Berbagai kebijakan yang hadir hari ini justru mencerminkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola negara. Seharusnya, fokus utama adalah kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Rossa saat diwawancarai di lokasi aksi.
Dalam demonstrasi ini, GMNI Samarinda menyuarakan tujuh tuntutan, salah satunya terkait Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun Anggaran 2025, yang dinilai berimbas pada pemangkasan sejumlah anggaran kementerian. Menurut GMNI, kebijakan ini berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.
“Kebijakan tersebut berisiko meningkatkan potensi PHK massal akibat efisiensi anggaran yang dilakukan perusahaan,” tambah Rossa.
Selain itu, GMNI Samarinda juga menyoroti sektor pendidikan yang terdampak kebijakan pemangkasan anggaran.
“Pemotongan anggaran pendidikan dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 mencerminkan ketidakseriusan pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan. Padahal, pendidikan adalah kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang. Ini jelas bertentangan dengan harapan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan merata,” jelasnya.
Rossa, yang juga menjabat sebagai Menteri Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa (Adkesma) BEM Fisip Unmul, menilai berbagai ketimpangan kebijakan di era Prabowo-Gibran disebabkan oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dianggap memicu pembengkakan anggaran.
“Akibatnya, sektor lain yang juga menjadi kebutuhan mendasar rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan, justru terabaikan,” tegasnya.
Selain isu pemangkasan anggaran, GMNI Samarinda juga menyoroti berbagai persoalan lainnya, seperti represifitas terhadap gerakan rakyat, konflik agraria, serta insiden tabrakan kapal tongkang yang menabrak Jembatan Mahakam, yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
Adapun tujuh tuntutan yang disuarakan GMNI Kota Samarinda dalam aksi ini:
- Cabut Inpres No. 1 Tahun 2025
- Usut tuntas dan hentikan represifitas terhadap gerakan rakyat
- Wujudkan reforma agraria sejati sesuai UU PA 1960
- Hentikan program strategis nasional yang tidak berpihak pada rakyat
- Tolak pemangkasan anggaran pendidikan
- Tolak program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Usut tuntas Penabrakan Jembatan Sungai Mahakam
Aksi ini berlangsung damai dengan pengawalan dari aparat kepolisian. Para demonstran berharap tuntutan mereka mendapat respons dari pemerintah pusat maupun daerah.












