Samarinda, klikmerdeka.com – Ketua Ikatan Alumni Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman (IKA Faperta Unmul), Fahrizal, menilai gejolak aksi massa yang terjadi pada 21 April lalu di Samarinda menjadi sinyal kuat adanya kegelisahan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di Kalimantan Timur. Menurutnya, demonstrasi tersebut bukan sekadar kerumunan massa, melainkan suara rakyat yang merasa komunikasi publik antara pemerintah dan masyarakat sedang mengalami gangguan.
Fahrizal mengatakan, sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur tidak boleh rapuh akibat menurunnya kepercayaan publik. Karena itu, ia meminta Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyikapi situasi tersebut secara bijak dengan melakukan introspeksi atas berbagai kebijakan yang dinilai menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Seharusnya Gubernur Kaltim bijak menyikapi situasi yang terjadi hari ini dengan melakukan introspeksi diri serta mengakui kekhilafan dalam penggunaan anggaran. Kepemimpinan yang bijak adalah kepemimpinan yang berani menatap cermin,” ujar Fahrizal, Senin (27/4).
Ia menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai memicu kekecewaan publik, salah satunya persoalan transparansi anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit, keterbukaan penggunaan anggaran menjadi hal penting agar tidak menimbulkan prasangka maupun keresahan.
“Gubernur Rudy Mas’ud perlu menjadikan momentum ini sebagai titik balik. Mengakui kesalahan bukan berarti menunjukkan kelemahan, melainkan membuktikan kematangan jiwa seorang pemimpin. Karena itu perlu adanya evaluasi transparansi anggaran Pemprov Kaltim,” tegasnya.
Selain itu, Fahrizal juga mendesak pemerintah provinsi membuka ruang dialog yang jujur dan setara dengan mahasiswa maupun masyarakat sipil. Ia menilai kritik yang disampaikan mahasiswa dan elemen masyarakat harus dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap daerah, bukan ancaman terhadap pemerintah.
“Penghentian praktik KKN, membuka ruang dialog tanpa sekat, serta menerima kritik berkelas dari mahasiswa dan rakyat merupakan sikap pemimpin yang baik,” ucap pria yang akrab disapa Rizal tersebut.
Di akhir pernyataannya, Ketua IKA Faperta Unmul itu menyampaikan sejumlah poin aspirasi yang menurutnya perlu menjadi perhatian Pemprov Kaltim, yakni:
1. Evaluasi posisi Ketua DPRD Kaltim guna menghindari tudingan nepotisme atau konflik kepentingan.
2. Evaluasi keanggotaan TAGUPP, khususnya terkait polemik penunjukan pihak yang memiliki hubungan keluarga.
3. Evaluasi pengawas RSU Kaltim.
4. Meninjau kembali rencana renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar yang dinilai kurang peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
5. Evaluasi total Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP), termasuk efektivitas penggunaan anggaran Rp10,5 miliar.
6. Menuntaskan persoalan BPJS Kesehatan Gratis agar tidak membebani pemerintah kabupaten/kota.
7. Transparansi anggaran serta penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Fahrizal berharap seluruh aspirasi masyarakat tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi demi memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mengembalikan kepercayaan publik di Bumi Etam. (*)












