Samarinda, klikmerdeka.com – Meski realisasi anggaran Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Samarinda telah mencapai 54 persen pada Semester I Tahun Anggaran 2026, Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menilai capaian tersebut belum sejalan dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Ia pun meminta evaluasi menyeluruh terhadap program-program Disdag yang dinilai masih didominasi belanja untuk kebutuhan internal organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Iswandi, dari total pagu anggaran Disdag sebesar Rp33,77 miliar, porsi belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Padahal, Disdag memiliki fungsi strategis dalam pengendalian inflasi, perlindungan konsumen, pemberdayaan pedagang pasar, hingga penguatan pelaku UMKM.
“Penekanan saya, anggaran yang ada harus lebih banyak digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan internal OPD,” tegasnya, Senin (22/6/2026).
Berdasarkan paparan yang diterima Komisi II, realisasi anggaran hingga Semester I telah mencapai sekitar Rp17,94 miliar atau 54 persen. Namun, menurut Iswandi, tingginya serapan belum tentu mencerminkan keberhasilan apabila manfaatnya belum dirasakan masyarakat.
Ia menilai sebagian besar program yang terealisasi masih berkaitan dengan kebutuhan operasional internal, sementara program yang berdampak langsung terhadap masyarakat belum berjalan optimal.
“Sebagian besar kegiatan masih berkaitan dengan kebutuhan internal. Yang kita harapkan justru anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Iswandi juga menyoroti program pengendalian inflasi melalui pasar murah dan intervensi pasar yang hanya dialokasikan sekitar Rp200 juta. Meski nilai anggarannya relatif kecil, realisasinya telah mencapai sekitar 97 persen pada Semester I.
Sebaliknya, sejumlah program lain yang menyentuh kepentingan masyarakat masih menunjukkan capaian realisasi yang rendah.
“Program yang langsung menyentuh masyarakat justru realisasinya masih rendah, sedangkan kegiatan internal berjalan lebih cepat,” katanya.
Selain itu, Komisi II turut mempertanyakan penyelesaian sejumlah kewajiban pembayaran yang masih belum tuntas. Berdasarkan informasi yang diterima DPRD, pembayaran yang telah direalisasikan baru sekitar Rp570 juta, sementara masih terdapat kewajiban lain yang harus diselesaikan.
Iswandi meminta Dinas Perdagangan menjelaskan sumber anggaran yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban tersebut, termasuk dampaknya terhadap program yang telah direncanakan apabila dilakukan rasionalisasi anggaran.
“Kalau memang ada rasionalisasi, jangan sampai program prioritas yang dipotong. Yang harus dikurangi adalah kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menekankan agar program yang berkaitan dengan pedagang pasar, pelaku UMKM, pengendalian harga kebutuhan pokok, dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran.
Komisi II DPRD Samarinda memastikan akan kembali memanggil Dinas Perdagangan untuk mendalami realisasi anggaran Semester I, sekaligus mengevaluasi program yang akan dijalankan pada Semester II Tahun 2026 dan penyusunan anggaran Tahun 2027. (fon/adv)












