Iswandi: Pariwisata Samarinda Perlu Kebijakan dan Anggaran yang Lebih Terarah

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi (ist)

Samarinda, klikmerdeka.com – DPRD Kota Samarinda mendorong Pemerintah Kota Samarinda memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan sektor pariwisata. Potensi wisata dan ekonomi kreatif di Kota Tepian dinilai belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai kekuatan ekonomi daerah.

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan pengembangan pariwisata membutuhkan kebijakan yang lebih fokus, termasuk dukungan anggaran yang memadai. Menurutnya, keberhasilan sektor pariwisata tidak cukup hanya diukur dari pendapatan yang berhasil diperoleh pemerintah daerah.

“Sampai pertengahan tahun sebenarnya sudah melewati separuh target. Yang perlu dilihat bukan hanya capaian pendapatannya, melainkan seberapa besar dukungan anggaran untuk mengembangkan sektor pariwisata,” jelas Iswandi, Kamis (6/8/2026).

Berdasarkan evaluasi Komisi II, target pendapatan dari sektor yang dikelola Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) pada 2026 berada di angka sekitar Rp1,4 miliar. Hingga Juni 2026, realisasi pendapatan telah mencapai lebih dari Rp750 juta.

Meski realisasi tersebut menunjukkan capaian yang cukup baik, Iswandi menilai pemerintah tetap perlu memperhatikan besarnya investasi yang diberikan untuk mengembangkan destinasi wisata dan ekonomi kreatif.

Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi salah satu persoalan yang membuat pengembangan sektor tersebut belum berjalan secara optimal. Padahal, pariwisata memiliki peluang untuk menciptakan aktivitas ekonomi baru dan membuka kesempatan usaha bagi masyarakat.

“Kalau kita ingin pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah, tentu harus ada dukungan yang sebanding,” ujarnya.

Selain persoalan anggaran, Iswandi juga menyoroti struktur organisasi Disporapar yang menggabungkan urusan pemuda, olahraga, dan pariwisata. Ia menilai ketiga bidang tersebut memiliki kebutuhan dan karakter program yang berbeda.

Karena itu, Iswandi mengusulkan agar urusan pariwisata dan ekonomi kreatif dapat memiliki perangkat daerah tersendiri. Dengan demikian, program pengembangan wisata dapat dirancang lebih fokus dan terukur.

“Kalau dipisahkan, masing-masing dinas bisa lebih konsentrasi,” pungkasnya. (fon/adv)