Samarinda, klikmerdeka.com – Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, meminta Pemerintah Kota Samarinda menunda rencana pembangunan Teras Samarinda tahap III. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, ia menilai pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, serta penyelesaian proyek strategis yang belum rampung daripada menambah proyek baru.
Menurut Iswandi, kondisi fiskal daerah saat ini belum cukup kuat untuk membiayai proyek lanjutan berskala besar. Karena itu, pemerintah kota diminta lebih selektif dalam menentukan program pembangunan dan mengutamakan sektor yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kalau untuk menyambung lagi ke tahap III, saya tidak setuju. Kita harus fokus ke program prioritas dulu karena keterbatasan anggaran,” tegas Iswandi kepada awak media, Senin (22/6/2026).
Ia menilai pendidikan dan kesehatan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Oleh sebab itu, alokasi anggaran sebaiknya diarahkan terlebih dahulu untuk memperkuat layanan dasar sebelum melanjutkan proyek pembangunan kawasan tepian Mahakam tersebut.
“Penuhi dulu hak dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Setelah itu, kalau kondisi anggaran membaik, baru bisa dilanjutkan,” ujarnya.
Selain mempertimbangkan keterbatasan anggaran, Iswandi juga mengingatkan masih adanya sejumlah proyek strategis yang belum rampung dan perlu mendapat perhatian pemerintah. Salah satunya adalah pembangunan Terowongan Samarinda yang hingga kini masih dalam proses penyelesaian.
Menurutnya, pemerintah sebaiknya menuntaskan proyek-proyek yang sudah berjalan sebelum membuka pekerjaan baru yang berpotensi menambah beban keuangan daerah.
“Kalau masih bisa ditunda, ya ditunda dulu. Cukup sampai Teras tahap I dan II. Fokus ke yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Politikus Partai Demokrat itu menegaskan bahwa prinsip skala prioritas harus menjadi dasar dalam setiap perencanaan pembangunan daerah. Di tengah keterbatasan fiskal, setiap rupiah anggaran harus diarahkan pada program yang benar-benar dibutuhkan warga.
“Kita harus lihat skala prioritas dulu. Karena anggaran kita saat ini kecil. Kalau anggaran besar, silakan,” tutupnya.
Sementara itu, pembahasan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2027 masih menunggu penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dari Pemerintah Kota Samarinda. DPRD dijadwalkan mulai membahas dokumen tersebut pada awal Juli mendatang. (fon/adv)












