Janji Hibah Lahan Pemakaman PT BBE Dipertanyakan, DPRD Samarinda Soroti Keseriusan Perusahaan

Ronal Stephen bersama denga pihak PT BBE, Keluarahan Loa Bakung saat melakukan peninjauan lokasi, Kamis (23/4)

Samarinda, klikmerdeka.com – Persoalan hibah lahan pemakaman bagi warga Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, kembali menjadi perhatian publik. Setelah bertahun-tahun diperjuangkan masyarakat, realisasi hibah lahan dari PT Bukit Baiduri Energi (BBE) hingga kini dinilai belum menunjukkan kepastian yang jelas. Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Sekertaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen yang sejak awal ikut mengawal aspirasi warga.

Ronal menjelaskan, dirinya menerma informasi dari salah satu tokoh masyarakat Loa Bakung terkait adanya rapat yang dilaksanakan pihak kecamatan. Pertemuan tersebut dihadiri unsur Kelurahan Loa Bakung, perwakilan PT BBE, serta tokoh masyarakat yang selama ini mengurusi proses permohonan hibah lahan pemakaman.

Menindaklanjuti informasi itu, Ronal kemudian turun langsung mendampingi masyarakat untuk meninjau lokasi lahan yang disebut akan dihibahkan perusahaan kepada Pemerintah Kota Samarinda, Kamis (23/4).

“Pada hari ini saya bersama tokoh masyarakat hadir di Kelurahan Loa Bakung. Turut hadir Ibu Lurah Loa Bakung, bidang aset Pemerintah Kota Samarinda, serta tim pengukuran. Kami melihat langsung lokasi yang menurut PT BBE akan dihibahkan sebagai lahan pemakaman,” ujar Ronal.

Lokasi Lama yang Kembali Ditawarkan

Ronal mengungkapkan, lokasi yang saat ini kembali ditinjau sebenarnya bukan lokasi baru. Menurutnya, titik lahan tersebut pernah disurvei bersama pada Juli 2025 lalu. Saat itu, pihak kecamatan, kelurahan, tokoh masyarakat, DPRD, dan PT BBE juga telah turun ke lapangan.

Namun setelah survei dilakukan, tidak ada tindak lanjut nyata dari pihak perusahaan. Hal itu yang kemudian menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat.

“Lokasi ini sebenarnya pernah kami survei bersama pada tahun lalu. Tetapi setelah itu tidak ada perkembangan. Karena itu masyarakat bertanya-tanya, apakah ini bentuk keseriusan atau hanya janji yang diulang kembali,” katanya.

Ia menduga persoalan legalitas lahan hinnga status kepemilikan menjadi salah satu penyebab lambannya proses hibah.

Perjuangan Warga Sudah Dimulai Sejak 2012

Lebih jauh, Ronal menegaskan bahwa kebutuhan lahan pemakaman di Loa Bakung bukan persoalan baru. Aspirasi warga, kata dia, sudah diperjuangkan sejak tahun 2012. Bahkan saat itu masyarakat melalui Wali Kota Samarinda (Syaharie Jaang) telah menyurati pihak perusahaan untuk meminta dukungan penyediaan lahan pemakaman.

Dalam surat tersebut, kebutuhan lahan yang diusulkan mencapai sekitar 15 hektare. Namun seiring waktu, usulan tersebut terus mengecil.

“Pada 2025 lalu sempat dibicarakan lahan sekitar 4 hektare. Tetapi sekarang yang muncul justru tawaran opsi lahan, sekitar 1,2 hektare. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat,” tegasnya.

Menurut Ronal, dari usulan awal 15 hektare hingga kini hanya tersisa tawaran sekitar satu hektare lebih, menunjukkan proses yang tidak berjalan sesuai harapan warga.

Pertanyakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Ronal menilai PT BBE perlu menunjukkan tanggung jawab sosial yang lebih nyata kepada masyarakat sekitar wilayah operasionalnya. Sebab, perusahaan telah lama beraktivitas dan mengambil manfaat ekonomi dari sumber daya alam di kawasan Loa Bakung.

“Kalau dihitung dari 2012 sampai 2026, sudah 14 tahun masyarakat menunggu. Pertanyaannya, apakah perusahaan serius memberikan perhatian kepada warga sekitar atau tidak,” ujarnya.

Ia mengatakan masyarakat selama ini masih merasakan dampak aktivitas pertambangan, seperti debu akibat jalur hauling, kebisingan kendaraan operasional, serta perubahan lingkungan akibat pembukaan lahan tambang.

“Jangan sampai masyarakat hanya menerima dampak buruknya, sementara nilai ekonomi semuanya dibawa keluar. Ini yang menjadi keprihatinan kami,” tambahnya.

Harus Ada Komitmen Tertulis

Ronal menegaskan, jika kebutuhan awal hanya direalisasikan sebagian, maka sisa kebutuhan lahan harus dituangkan dalam komitmen tertulis yang sah dan mengikat.

“Kalau hari ini diberikan 1,2 hektare dulu, kami akan menerima. Tetapi sisanya bagaimana? Harus ada perjanjian tertulis bermaterai bahwa total kebutuhan akan dipenuhi secara bertahap,” jelasnya.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar masyarakat tidak kembali menerima janji tanpa kepastian.

“Jangan sampai warga menerima dulu yang kecil, lalu setelah itu sisanya hilang tanpa kejelasan. Itu tidak boleh terjadi lagi,” sambung Ronal.

Siap Fasilitasi RDP

Sebagai bentuk dukungan terhadap warga, Ronal memastikan Komisi I DPRD Kota Samarinda siap memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) apabila dibutuhkan.

Ia menilai forum resmi sangat penting agar semua pihak, baik perusahaan, masyarakat, maupun pemerintah daerah, dapat duduk bersama mencari solusi konkret.

“Kami di DPRD siap memfasilitasi jika masyarakat menginginkan RDP kembali. Tujuannya agar persoalan ini selesai secara terbuka dan ada keputusan jelas,” katanya.

Minta Pemerintah Turun Tangan

Ronal juga meminta Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hingga instansi terkait untuk ikut mengawal proses hibah lahan tersebut. Menurutnya, pemerintah harus hadir memastikan masyarakat mendapatkan hak sosial dari keberadaan perusahaan besar di wilayah mereka.

“Kami berharap Wali Kota Samarinda ikut mendampingi persoalan ini. Karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan sudah diperjuangkan sangat lama,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa perjuangan warga Loa Bakung bukan meminta hal berlebihan, melainkan hanya menuntut perhatian sosial yang layak dari perusahaan yang telah lama beroperasi di daerah mereka.

“Warga hanya meminta lahan pemakaman. Itu kebutuhan dasar. Jangan sampai perusahaan besar dengan ribuan hektare konsesi justru sulit memenuhi kebutuhan kecil masyarakat sekitar,” pungkasnya. (*)